Selasa, 25 Februari 2020
Follow:
 
Kementrian PUPR Sarankan Riau Pakai Pola AP Gesa Pembangunan Daerah

elpi | Daerah
Selasa, 21/01/2020 | 19:27:41 WIB
JAKARTA, LIPO - Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kemenpupr Ir H Herry TZ, MT menawarkan pola pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema availabilty payment (AP). Pola ini dinilai cukup baik dan masuk akal, mengingat yang diutamakan adalah servis atau pelayanan.

Demikian antara lain disampaikan Herry saat menerima Sekdaprov Riau H Yan Prana Jaya dan Kadishub Provinsi Riau yang juga Plt Kadis PUPR dan Perkimtan M Taufik Oesman Hamid. Nampak juga hadir Kaban Penghubung Erisman Yahya.

"Persoalan kita selama ini, kita ingin bangun sesuatu, tapi uang tidak ada atau kurang. Akhirnya, tak jadi-jadi," ungkap Herry di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Anggaran dari APBD dan APBN, tegasnya, pasti tidak mencukupi. Itu sebabnya, pemerintah harus mencari solusi lain dengan menggunakan skema pembiayaan yang sekiranya menguntungkan.

Kalau dengan skema pinjaman, Herry mengakui ada semacam penolakan dari masyarakat. Meski sebenarnya juga bisa jadi alternatif untuk menggesa roda pembangunan.

"Gampangnya kan begini. Kita ingin punya rumah, tapi tak punya duit. Ya kita pinjam," katanya.

Namun skema AP ini, menurut Herry lebih soft. Mengingat yang dibayar adalah pelayanan atau servisnya, sehingga pihak badan usaha menjadi sangat serius melakukan pembangunan. "Karena kalau tidak memuaskan, ya tak dibayar," tegasnya lagi.

Dalam pertemuan itu juga disepakati agar Pemprov Riau membuat konsep pembangunan yang terintegrasi, sehingga diketahui mana yang jadi kewajiban pusat dan mana kewajiban daerah.

Akhirnya pembangunan dapat dilaksanakan secara terkonsep dan berkelanjutan.

Skema AP adalah pembayaran secara berkala. Merupakan solusi bagi pemerintah dalam hal penyaluran pembayaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk proyek dengan jumlah kebutuhan biaya yang sangat besar.

AP merupakan alternatif bagi pemerintah agar tidak mengeluarkan dana untuk pembayaran proyek infrastruktur dalam sekali bayar, melainkan dapat dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan badan usaha terkait.(lipo*3/rls)



Berita Lainnya :
 
  • Pelatihan dan Pemberangkatan Relawan ke Lokasi Karhutla
  • Sebanyak 83 Putra Terbaik Inhil Ikuti Seleksi Calon Tamtama TNI - AD di Pekanbaru
  • Sebelum Mahathir Mundur, Anwar Ibrahim Sebut Ada Pengkhianatan
  • Pemilik Mobil Panther yang Hangus Terbakar Ditemukan tak Bernyawa di Tapung Hulu
  • Virus Korona Mewabah di Italia, Laga Inter v Ludogorets Akan Digelar Tanpa Penonton
  • Tes SKD Berakhir Besok, 1.177 Pelamar CPNS Pekanbaru Gugur
  • Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ini Tanggapan Puan Maharani
  • Bupati Inhil Ekspose RTDP BWP Perkotaan di Jakarta
  • Sekretaris PAN Riau Yakinkan Syamsuar Masih di PAN
  •  
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index