Selasa, 25 Februari 2020
Follow:
 
Hingga Akhir Bulan tak Ada Kesepakatan, DPRD Riau Pastikan Aryaduta Ditutup

elpi | Daerah
Selasa, 21/01/2020 | 08:31:37 WIB
PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan tetap dengan kesepakatan semula akan menutup sementara hotel Aryaduta karena tidak adanya titik temu antara Lippo Group selaku pemilik Hotel Aryaduta dengan Pemprov Riau selaku pemilik lahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi III dalam ekspose bersama wartawan di ruang komisi III DPRD Riau, Senin, (20/1/2020).

Wakil ketua Komisi III, Karmila Sari, mengatakan, pihaknya sudah terlalu sabar untuk menunggu kehadiran direksi atau komisaris dari Lippo Group guna membahas addendum kontrak kerjasama Pemprov dengan Lippo Group.

"Tapi malah yang mereka utus manager legalnya. Kita kan maunya direksi atau komisaris jadi mereka bisa mengiyakan permintaan kita. Soalnya ini sudah terlalu lama, sejak 2016," kata Karmila.

Dijelaskan Karmila, selama ini pendapatan Pemprov atas lahan yang dipakai Aryaduta hanya diambil angka minimal dari Lippo yakni 200 juta pertahun.

Anggota komisi III, Sugeng Pranoto, menambahkan, padahal jika dikaji pantas atau tidaknya, hal tersebut sangat tidak pantas. Sebab, dari lokasi yang tidak jauh dari Aryaduta, Pemprov bisa mengutip uang sewa lahan lebih besar.

"Lahan kosong yang tidak jauh dari sana, bisa dapat 100 juta setahun. Masa Aryaduta yang banyak kamar dan ball room serta restoran di sana hanya 200 juta saja," tuturnya.

Anggota komisi III lain, James Pasaribu, menjelaskan, dengan sistem kerja sama BOT (Build Operate Transfer), dimungkinkan untuk melakukan addendum atau merubah kontrak.

Makanya, DPRD Riau terus melakukan pemanggilan kepada Lippo Group untuk mengubah isi kontrak yang membolehkan Lippo memberikan deviden sebesar 200 juta rupiah.

"Tapi yang datang tidak pernah orang yang bisa mengambil keputusan," tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi III, Eva Yuliana, menuturkan, pihaknya sudah menerima surat dari Biro Ekonomi yang menyebutkan bahwa penutupan akan dilakukan pada akhir bulan Januari 2020.

"Jadi kalau sampai tanggal 31 Januari tidak ada kepastian, kita harus tegas untuk menutup itu. Kalau perlu, dalam hearing yang akan datang kita akan memanggil kepala daerah supaya tahu masalah ini," pungkasnya.

Disisi lain, anggota komisi III lainnya, Sofyan Siroj Abdul Wahab, juga menjelaskan, komisi III mempunyai perhatian serius kepada PAD Pemprov Riau agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat Riau terwujud melalui PAD.

"Kita berkomitmen untuk meningkatkan PAD maka mindset pemprov di harapkan berubah sejalan dengan komisi III untuk mendapatkan hasil PAD yang maksimal," tutupnya.(lipo*3/ro.Ci)



Berita Lainnya :
 
  • Pelatihan dan Pemberangkatan Relawan ke Lokasi Karhutla
  • Sebanyak 83 Putra Terbaik Inhil Ikuti Seleksi Calon Tamtama TNI - AD di Pekanbaru
  • Sebelum Mahathir Mundur, Anwar Ibrahim Sebut Ada Pengkhianatan
  • Pemilik Mobil Panther yang Hangus Terbakar Ditemukan tak Bernyawa di Tapung Hulu
  • Virus Korona Mewabah di Italia, Laga Inter v Ludogorets Akan Digelar Tanpa Penonton
  • Tes SKD Berakhir Besok, 1.177 Pelamar CPNS Pekanbaru Gugur
  • Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ini Tanggapan Puan Maharani
  • Bupati Inhil Ekspose RTDP BWP Perkotaan di Jakarta
  • Sekretaris PAN Riau Yakinkan Syamsuar Masih di PAN
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index