Sabtu, 22 Februari 2020
Follow:
 
Abraham Samad Sebut 10 Capim KPK Cacat Yuridis

alfi | Hukrim
Minggu, 08/09/2019 | 08:14:40 WIB
JAKARTA, LIPO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menganggap hasil seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK yang saat ini cacat yuridis. Salah satunya, karena mereka tak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

"Kemarin panitia seleksi (pansel) Capim KPK enggak mensyaratkan LHKPN itu. Orang bisa saja mendaftarkan tanpa menyampaikan LHKPN dan itu berarti dia telah melakukan pelanggaran hukum dalam merekrut, seleksi itu. Makanya cacat yuridis hasilnya," ujar Samad di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Samad mengatakan, seharusnya Pansel Capim KPK harus merujuk pada Pasal 29 huruf k Undang-Undang tentang KPK terkait LHKPN. Sehingga penyampaian LHKPN sebelum masa seleksi dianggap tidak perlu dipenuhi.

Apalagi berdasarkan penelusuran KPK terhadap 10 Capim yang sudah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memenuhi LHKPN. Bahkan, ada juga yang di antaranya masih dalam proses penegakan kode etik di lembaga antirasuah.

Karena itulah, Samad menilai semua keputusan berada di tangan Presiden Jokowi karena bisa saja ia mengembalikan nama itu ke Pansel dan begitu juga DPR bisa aja menolak calon yang ada.

"Tapi menurut saya yang paling tepat adalah presiden membentuk Pansel baru atau kalau DPR paham UU maka DPR harus tolak karena itu cacat yuridis," ujarnya.(lipo*3/okz)
   




Berita Lainnya :
 
  • Peduli Penghijauan, Satpolair Polres Rohil Tanam Ribuan Bibit Magrov
  • Peduli Penghijauan, Satpolair Polres Rohil Tanam Ribuan Bibit Magrov
  • Karang Taruna Pekanbaru Siap Laksanakan Loka Karya
  • Reses di Desa Pekan Kamis, Dani M Nursalam Soroti Pembangunan Ruas Jalan Provinsi
  • Bupati Siak Dampingi Kunjungan Presiden di Riau
  • Sebelum Menaiki Pesawat, Presiden Jokowi Sebut Dashboard Lancang Kuning Bagus Sekali
  • Marah Hutangnya Ditagih, Pasutri di Inhu Tega Bunuh Nenek 78 Tahun
  • Polisi Sebut Kasus Dugaan Penganiayaan Kepada Santri Tetap Dilanjutkan
  • KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index