Siak, LIPO-Komisi I DPRD Siak datangi kantor Kementrian Pendidikan Kabudayaan pusat untuk mempertanyakan dana sertifikasi Guru yang ada di Kabupaten Siak hingga kini belum juga di bayar dan di kirimkan oleh pusat ke daerah.
Komisi I Tidak hanya mempertanyakan dana sertifikat guru ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi I juga mendatangi kantor keuangan RI untuk mendesak agar dana sisa DBH tahun 2016 lalu sebesar 147 Miliar bisa si Transper ke daerah.
Dari pertemuan Komisi I dengan kementerian keuangan pusat tersebut, mereka berjanji pada tanggal 28 februari 2017 nanti sisa dana DBH akan di kirim oleh pusat cuma sebesar 101 Miliar.
"kata ketua komisi I DPRD Siak Sujarwo saat di tanya wartawan malam ini.
Lebih jauh Ketua Komisi I DPRD Siak ke itu mengatakan, bahwa kita dari Komisi I DPRD Siak juga mendesak kepada menterian keuangan RI agar bisa juga mengirim dana DBH tahun 2017 ke kas Daerah.
DBH tahun 2017 sebesar 818 Miliar lebih itu, menurut kantor kementeri keuangan RI yang pada saat itu yang menyambut kami pak Mulyono, bahwa dana DBH tahun 2017 akan di kirim bulan maret 2017 triwulan pertama sebesar 247 Miliar.
Oleh sebab itu, kita berharap dana DBH tersebut benar-benar tepat waktu di kirim oleh pusat ke daerah tepat waktu, seandainya tidak juga di kirim nantinya, kita kembali akan mendatangi kantor Kementerian RI.
"Kasian kita, kalau dana tersebut tidak di kirim oleh pusat, maka guru dan para abdi negara tidak gaji gajian di Siak."
Memang, kata Jarwo, menurut kementerian keuangan, bahwa saat ini kondisi keuangan negara memang sangat sulit, sehingga kiriman dana ke pusat menjadi terlambat. (lipo*14)