LIPO - Langkah Polda Riau menelisik persoalan sampah di Kota Pekanbaru turut direspon oleh Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Robin Hutagalung. Ia menilai persoalan sampah yang diusut Polda Riau dengan memeriksa sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab tentu ada dasarnya.
"Polisi khan punya dasar peraturan menggiring ke sana. Kita sepanjang landasan hukumnya ada, kenapa tidak," kata Robin kepada media, Rabu (20/1/2021).
Robin mengatakan, bahwa persoalan sampah tersebut sudah sangat mengganggu masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
"Persoalan sampah ini sudah mengganggu masyarakat. Harus ada yang tanggung jawab," pungkasnya.
Gegara persoalan sampah yang tak kunjung selesai dan menjadi viral belakangan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Agus Pramono, diperiksa Ditreskrimum Polda Riau. Selain Agus, Kabid, dan Sekretaris DLHK Pekanbaru pun tak luput dari panggilan penyidik.
Sebagai informasi, Polda Riau sudah meningkatkan persolan kasus sampah ke penyidikan, pada tanggal 15 Januari 2021 lalu.
Dalam perkara ini 20 orang saksi telah dimintai keterangan, yang terdiri dari masyarakat, pengamat lingkungan, dan pengamat pidana.
"Pada 15 Januari 2021 dilakukan gelar perkara, untuk mendukung penyidikan untuk menetapkan tersangaka," ungkap Teddy saat itu.
Pada Perkara ini, Polda Riau akan menyematkan pasal 40 dan atau 41 UU nomor 18 2008 tentang pengelolaan sampah dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Persoalan sampah di Pekanbaru mengudang perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendy, serta Danrem 031 Wirabima, Brigjen Syech Ismed. Jumat (15/1/2021) pagi, kedua tokoh ini harus turun tangan bersih-bersih di Kota Pekanbaru, Riau. (*1)