LIPO - Berdasarkan data Bappedalitbang Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 2022 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130,20 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Erisman Yahya, mengatakan, besaran bantuan keuangan itu mengalami peningkatan dibandingkan 2021 yang hanya sebesar Rp 73,81 miliar.
"Itu data dari Bappedalitbang Provinsi Riau, jadi kita tidak asal bicara, dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang lokasinya di kabupaten/kota," kata Erisman Yahya, Sabtu (12/11/2022).
Sejak 2019, Pemerintah Provinsi Riau, tambah Erisman, ikut berperan aktif untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di Kabupaten Meranti.
Berdasarkan penjelasan Erisma, berbagai program telah diluncurkan, dalam pengalokasian pagu indikatif pada program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian target kinerja dimaksud dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Program-program tersebut, antara lain alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa dari 2019 sampai 2022 mencapai Rp50,26 miliar. BKK desa ini untuk 96 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti Meranti.
"Selain itu, alokasi bantuan keuangan untuk kecamatan di Kepulauan Meranti juga sudah ada dari 2019 sampai tahun 2022, besarannya mencapai Rp3,6 miliar untuk 9 kecamatan," ucapnya.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kepulauan Meranti, alokasi dari 2019 sampai 2022 mencapai Rp89,48 miliar, termasuk di dalamnya pembangunan rumah layak huni sebanyak 335 unit dari 2019 sampai 2022.
Selanjutnya di program kesehatan, Pemprov Riau berkomitmen dengan berperan aktif untuk mewujudkan UHC, dengan ikut membiayai kepesertaan PBI dengan membiayai 55 persen, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya 45 persen.
"Pada 2022 ini Pemprov Riau telah mengalokasi untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp5,02 miliar untuk 2.6141 jiwa, total pembiayaan PBI dari 2019 sampai 2022 sebesar Rp 21,57 miliar," ujar Erisman.
Program lainnya juga dilaksanakan, di sektor pendidikan melalui pembangunan sarpras baik pembangunan labor, ruang kelas baru, dan sarana lainnya dan bantuan Bosda.
Khusus untuk program Bosda sendiri alokasi yang diberikan oleh Provinsi Riau 2022 mencapai Rp9,9 miliar kepada lebih kurang 6 ribuan siswa.
Total bantuan Bosda yang disampaikan dari 2020 sampai 2022 untuk Kepulauan Meranti sebesar Rp29, 60 miliar.
"Pemprov Riau juga menyediakan bantuan untuk guru bantu dalam bentuk bantuan keuangan, di 2022 bantuan guru bantu sebesar Rp1,56 miliar bagi 65 orang, dan total bantuan yang diberikan dari 2019 sampai 2022 sebesar Rp6,98 miliar," jelasnya.
Sebelumnya, Erisman menjelaskan bahwa untuk 2022, Pemprov Riau mengalokasikan Bankeu dan bantuan untuk masyarakat miskin Kabupaten Meranti lebih dari Rp22 miliar. Bukan Rp3,8 miliar sebagaimana dikatakan Pemkab Meranti.
Dimana 2021, bantuan masyarakat miskin Kabupaten Meranti sebesar Rp 19,7 miliar, 2020 sebesar Rp 34,9 miliar, dan 2019 sebesar Rp 38,2 miliar.
Namun secara keseluruhan APBD Riau yang dialokasikan untuk Meranti pada anggaran 2022 lebih dari Rp130 miliar.
Masih banyak program-program lainnya yang sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti.
Namun, data yang dibeberkan Erisman dibantah langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, M Adil.
M Adil, mengatakan bahwa bantuan keuangan yang masuk ke rekening daerah Kabupaten Kepulauan Meranti hanya Rp berkisar Rp. 3.8 miliar.
"Bantuan keuangan ke kita yang masuk rekening daerah Kab Kepulauan Meranti itu Honor Guru SD SMP Rp 1.9 miliar, dan Rumah Miskin Rp. 1.4 miliar," jelas M Adil.
"Cek aja datanya," ucap M Adil lagi.
Menurut M Adil, diatas kertas boleh saja dianggap seakan-akan Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapatkan bantuan dari Pemprov dengan jumlah yang besar, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian seperti digembar gemborkan di media.
"Semua kurang lebih cuma Rp. 3,8 miliar. Kita bicara data dan uang yang masuk ke Kas Daerah," ucap M Adil.
"Kira-kira siapa yang benar? " tanya M Adil lagi.
Terkait bantuan keuangan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, M Adil menjelaskan, sudah berulang kali diskusi bersama Syamsuar. Namun tidak pernah membuahkan hasil.
Disinyalir inilah pemicu antara Gubernur Riau Syamsuar dengan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, menjadi renggang.
Kisruh antara Gubernur, Syamsuar, dengan Bupati M Adil, kembali memanas ketika M Adil lebih memilih tidak hadir mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian.
M Adil saat dikonfirmasi atas ketidakhadirannya dalam rakor tersebut beralasan sedang sibuk dan sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, juga dituding menolak kunjungan kerja Gubernur Riau, Syamsuar ke Kabupaten penghasil sagu tersebut, sehingga Syamsuar gagal berkunjung.
Namun, M Adil membantah tudingan bahwa dirinya menolak kedatangan Gubernur Riau Syamsuar. Ia pun dengan nada penuh kekecewaan menyebut bahwa Syamsuar bukan ditolak datang ke Meranti, melainkan gagal menunaikan janji kampanyenya. (*1)