PEKANBARU, LIPO - Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, turut merespons kondisi keuangan daerah Riau yang dinilai memburuk akibat defisit dan tingginya hutang.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), ia mengungkapkan adanya perbedaan data di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait defisit tersebut. Kasir mencurigai perbedaan data ini disebabkan adanya "penumpang gelap" dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kasir menjelaskan, salah satu contohnya adalah pada masa peralihan ini, pekerjaan yang belum siap dilakukan dilaporkan sudah siap, sehingga menyebabkan penundaan pembayaran yang semakin menumpuk.
"Di APBD, semua perencanaan untuk 2025 sudah dianggarkan, tetapi pendapatan yang diharapkan, misalnya sebesar 10 triliun, ternyata tidak tercapai itu biasa. Namun, perencanaan keuangan seharusnya sudah matang," ujarnya belum lama ini.
Ia juga menyoroti terjadinya pergeseran anggaran dua kali selama masa transisi sebelum gubernur baru dilantik. Menurutnya, hal ini mengabaikan hak-hak dewan yang seharusnya dihormati.
"Pergeseran anggaran oleh eksekutif memang diizinkan, tetapi harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Jika sering terjadi pergeseran, untuk apa kita membuat anggaran di Banggar? Gubernur tidak peduli karena fokus pada serah terima jabatan serta laporan," tegas Kasir.
Kasir menegaskan bahwa defisit dan tingginya hutang menjadi tantangan besar bagi gubernur baru. Ia berharap masalah ini dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2026, atau bahkan lebih cepat jika memungkinkan.
"Setelah Lebaran, APBD perubahan akan dibahas," jelasnya.
Lebih lanjut, Kasir menganalisis penyebab defisit APBD Riau. Menurutnya, pendapatan daerah belum mencapai target, ada kebijakan dari Menteri Keuangan mengenai bagi hasil yang langsung dialokasikan ke daerah, serta partisipasi interest (PI) minyak yang kecil, ditambah dengan bagi hasil sawit (DBH) yang belum optimal.
"Dividen ratusan miliar pun tidak ada," tambahnya.
Kasir berharap gubernur baru, Abdul Wahid, dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit dan memulihkan kondisi keuangan Riau. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mencegah terjadinya penyelewengan di masa mendatang.*****