LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini tengah menghadapi beban utang sebesar Rp2,2 triliun mendapatkan sejumlah saran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saran tersebut mencakup efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan opsi pinjaman daerah jika memenuhi syarat.
Kemenkeu menyarankan Pemprov Riau untuk melakukan efisiensi belanja atau refocusing. Menurut Deni Surjantoro, juru bicara Kemenkeu, langkah ini serupa dengan penyesuaian otomatis yang dilakukan pemerintah pusat, namun tetap mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah.
"Efisiensi belanja harus dilakukan dengan cermat, terutama dengan melihat kemampuan keuangan daerah," ujar Deni.
Selain itu, Kemenkeu juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan lain.
Kemenkeu juga membuka opsi pinjaman daerah bagi Pemprov Riau, asalkan memenuhi persyaratan.
"Pinjaman daerah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali," tegas Deni.
Menanggapi saran dari Kemenkeu, Fraksi PKB DPRD Riau menyatakan dukungannya. Ketua Fraksi PKB, Kasir, menyetujui langkah efisiensi belanja, namun Ia meminta gubernur Riau membentuk tim kerja khusus untuk mengkaji bagian mana yang perlu dilakukan efisiensi.
"Efisiensi harus dilakukan dengan kajian mendalam agar tidak mengganggu pelayanan publik," ujar Kasir kepada liputanoke.com, Kamis 20 Maret 2025.
Untuk optimalisasi PAD, Kasir meminta Pemprov Riau membentuk tim kerja tambahan guna memaksimalkan pendapatan daerah. Namun kasir juga tidak setuju dengan opsi pinjam uang.
"Selama ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja apa adanya. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak ada lagi kebocoran dalam APBD," jelasnya.
Kasir juga menyinggung perlunya upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dari APBN ke Riau, terutama untuk menangani masalah seperti banjir.
"Kita perlu meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar beban tidak hanya ditanggung oleh APBD," tambahnya.
Kasir berharap, dengan langkah-langkah tersebut, kondisi keuangan Riau dapat membaik pada tahun 2026-2027.
"Defisit yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk membangun Riau yang lebih baik ke depannya," pungkasnya.(***)