PEKANBARU, LIPO - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, memerintahkan PPTK untuk segera membuat justifikasi agar dana BOSDA 2025 bisa dicairkan.
Erisman mengatakan, ada kemungkinan besaran dana BOSDA 2025 berkurang dari tahun sebelumnya lantaran pengaruh keterbatasan anggaran.
"Namun besarannya nanti perlu kami laporkan kepada bapak gubernur terlebih dulu karena terjadi penurunan signifikan akibat defisit. Kami juga agendakan zoom dengan seluruh kepala sekolah membahas masalah BOSDA ini," kata Erisman, Senin (14/04/25).
Sementara itu, untuk dana BOSDA tahun 2024 belum semua sekolah di Riau menerimanya. Hal tersebut terjadi karena adanya tunda bayar pada tahun 2024 lalu.
“Dana BOSDA 2024 sebagian besar masuk tunda bayar, sehingga untuk pembayarannya tentu menunggu audit BPK dan nanti masuk skema APBD-P 2025,” sebutnya.
Erisman Yahya menambahkan, sebenarnya saat ini sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah dana Bos Pusat yang bersumber dari APBN, namun baru sebagian kecil sekolah yg memanfaatkan karena keterlambatan pihak sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Untuk itu pada zoom Senin ini kami juga melakukan dialog dengan para Kepsek kenapa dan apa kendala yg ada sehingga Bos Pusat ini tidak segera dieksekusi atau dilaksanakan," tutupnya.
Untuk diketahui, dana BOSDA dianggarkan oleh Pemprov Riau untuk mendukung pembiayaan bagi para siswa yang tidak bisa dibayarkan menggunakan dana BOS dari pemerintah pusat. Dengan adanya dana BOSDA ini, diharapkan beban siswa dalam hal pembiayaan sekolah lebih ringan. *****