PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan plat merah (BUMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT Riau Petroleum, yang disebut sedang mengembangkan usaha pengeboran minyak di Jawa Barat.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyangsikan langkah Riau Petroleum tersebut bisa membawa keuntungan.
"Hasil evaluasi menunjukkan Riau Petroleum membuka usaha pengeboran minyak baru, tetapi lokasinya di Jawa Barat, bukan di Riau. Alasannya, pengeboran di Riau dinilai masih merugi, sementara di Jawa Barat diproyeksikan untung," jelas Edi Basri, Selasa 22 April 2025.
Lebih lanjut, Edi menyatakan bahwa DPRD meminta proyeksi kontribusi Riau Petroleum ke PAD Riau pada 2025, tetapi perusahaan tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hal ini disebabkan besaran bagi hasil tergantung pada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang dinilai tidak transparan.
"Mereka tidak bisa memberikan estimasi jelas karena tergantung berapa yang diberikan PHR. Sementara, PHR sendiri tidak terbuka dalam pemberian bagi hasil ke pemerintah daerah. Jadi, berapa yang diberikan ke Riau sifatnya given (sudah ditentukan)," ujarnya.
Untuk memperjelas alokasi keuangan, DPRD Riau katanya berencana menggelar pertemuan dengan SKK Migas. Tujuannya agar ada rincian pembagian bagi hasil minyak dan gas (migas) sehingga Riau bisa mendapatkan bagian 10% sesuai ketentuan.
"Kita akan koordinasikan dengan SKK Migas agar ada kejelasan, apalagi APBD Riau membutuhkan suntikan dana. Sayangnya, operasional Riau Petroleum tidak bisa kita dikte," kata Edi.
Dia menambahkan, estimasi dividen Riau Petroleum pada 2025 tidak mencapai Rp400 miliar. Padahal, DPRD berharap perusahaan ini bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi APBD Riau.
"Harapan kami, Riau Petroleum bisa lebih produktif dan meningkatkan kontribusi untuk Riau, mengingat APBD Riau butuh suntikan dana," pungkasnya.*****