PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan evaluasi terhadap aset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau di ruangan komisi III DPRD Riau, Senin 28 April 2025. Aset yang ditinjau meliputi alat berat dan rumah susun sewa (rusunawa).
Ketua komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan, dari 28 unit alat berat milik dinas tersebut, 8 unit dilaporkan rusak, sementara 20 unit lainnya masih berfungsi. Namun, kualitasnya dinilai sudah rendah sehingga menyulitkan penyewaan atau pengelolaan secara komersial.
"Kami meminta agar aset yang tidak bisa dikomersilkan dibatasi pengadaannya, cukup untuk kebutuhan insidentil saja. Ini akan mengurangi beban administrasi," ujar Edi Basri.
Sementara itu, rusunawa yang dimiliki PUPR Riau katanya lebih banyak digunakan untuk kepentingan internal, seperti atlet, mahasiswa, dan kegiatan pemerintah. Ke depannya, pada 2025, rusunawa ini juga akan dimanfaatkan untuk program Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif Presiden.
Saat ini, terdapat tiga tower rusunawa, salah satunya diharapkan bisa dikomersilkan dengan syarat dilengkapi fasilitas yang memadai.
"Misalnya, toilet diperbaiki, ditambah minimarket dan restoran agar lebih menarik. Sayangnya, kondisi saat ini belum maksimal," jelasnya.
Disinggung soal retribusi dari aset PUPR Riau ini, politisi Gerindra ini mengatakan secara keseluruhan mencapai Rp1,9 miliar per tahun. Maka dari itu dari evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset agar lebih baik dan bisa menghasilkan nilai ekonomi lebih baik.*****