PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan keluhan terkait banyaknya jalan rusak di Provinsi Riau saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Riau 2026, Jumat 2 Mei 2025.
Dalam forum tersebut, Edi meminta agar Gubernur Riau, Abdul Wahid dapat mencarikan solusi terhadap kondisi infrastruktur jalan yang semakin memprihatinkan.
"Pak Gubernur, jalan di Riau rusak parah. Di daerah Tapung, bahkan ada mobil yang terbalik karena kondisi jalan berlubang. Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah," ujar Edi.
Edi menyebutkan, berdasarkan rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perbaikan jalan di Riau membutuhkan anggaran besar, mencapai Rp22 triliun. Dia menilai jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), butuh waktu hingga 20 tahun untuk menyelesaikan seluruh perbaikan.
"Ini jalan digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Kami mengusulkan agar pihak swasta juga dilibatkan dalam perbaikan jalan, karena beban APBD tidak akan sanggup menanggung semuanya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan jalan.
"Tahun 2025 ini kita tidak ada anggaran untuk pembangunan jalan tapi tahun depan bisa. Fokus saya saat ini adalah memastikan jalan tetap fungsional. Saya juga menegaskan tidak ada target untuk memantapkan jalan, karena kondisi keuangan defisit dan tunda bayar mencapai Rp1 triliun. Ditambah lagi utang kabupaten/kota serta kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai," jelas Gubernur.
Meski demikian, Wahid memastikan bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas. "Untuk sementara, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perawatan melalui Dinas PUPR agar jalan yang ada tetap bisa digunakan masyarakat," pungkasnya.*****