PEKANBARU, LIPO - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sangat berdampak signifikan di berbagai sektor.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk aktif mencari sumber-sumber pendapatan daerah (PAD) baru. Langkah ini untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah pusat tidak melarang kegiatan, tetapi melakukan efisiensi anggaran. Ini berbeda jika kita memiliki anggaran yang besar, yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, termasuk sektor perhotelan," ujar Edi Basri, Jumat 9 Mei 2025.
"Dan Efisiensi ini harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah agar tidak menghambat jalannya pemerintahan," tambahnya.
Menanggapi langkah Gubernur Riau yang membawa sejumlah kepala daerah ke pemerintah pusat untuk melobi anggaran dan menyampaikan berbagai permasalahan daerah, Edi Basri memberikan apresiasi.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan pusat saat ini sedang mengalami pembatasan. Oleh karena itu, daerah diminta lebih mandiri dalam mencari solusi.
"Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan penguncian rekening dalam hal pembiayaan. Maka dari itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi penerimaan daerah," tegas politisi dari Partai Gerindra ini.
Ia mencontohkan potensi pajak kendaraan bermotor yang menurutnya belum tertagih secara maksimal, mencapai sekitar satu juta kendaraan.
"Saya rasa, jika Gubernur memiliki ketegasan, potensi ini bisa dioptimalkan," pungkasnya.*****