JAKARTA, LIPO - Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, penyampaian ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, lt. 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Di hadapan Direktur dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, serta sejumlah kepala daerah, Bupati Ade didampingi Ketua DPRD Inhu dan OPD terkait menyampaikan sejumlah tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya sebagai kepala daerah baru yang menjalankan seratus hari pemerintahan,Salah satunya, adanya regulasi tumpang tindih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
"Contohnya, ketidakseragaman penganggaran untuk Forkopimda di berbagai daerah, yang menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan," jelas Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, Selasa (20/05/25).
Selain itu, ia juga mengeluhkan soal standar harga dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum sepenuhnya mencakup kebutuhan daerah. Sehingga, adanya kesamaan dan penyesuaian standar harga sesuai kondisi lokal jadi usulan yang diutarakan.
"Lebih lanjut, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit juga jadi sorotannya,bahwa dari total 230 ribu hektar lahan sawit di Inhu, DBH yang diterima daerah tidak mencapai Rp10 miliar. Padahal, kondisi infrastruktur jalan sepanjang 1.800 km, hanya 100 km yang teraspal baik, sementara sisanya rusak dan rusak parah dan salah satu penyebabnya akibat aktivitas angkutan sawit," ungkap Ade Agus Hartanto
Lanjutnya, di balik berbagai kendala-kendala tersebut akan terus bersama-sama anggota DPRD Inhu terus bersinergi dan mengedepankan transparansi.
“Karena itu, kami di daerah mengusung gerakan perubahan. Hal-hal yang belum baik kita tingkatkan menjadi baik dan yang sudah baik kita tingkatkan jadi semakin baik,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesepakatan dan penguatan niat dalam menjalankan Pemerintahan yang berintegritas.
Ditemui usai rakor, Bupati bersama Ketua DPRD Sabtu Sinurat sangat mengapresiasi langkah koordinasi yang digagas KPK ini. Keduanya pun tegas mendeklarasikan komitmennya menjalankan roda pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ikut mendampingi dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Adek Candra, Pj Sekda, Sekwan, Inspektur Inspektorat dan Kepala BPKAD Inhu.*****