PEKANBARU, LIPO - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau melalui Subdit Gakkum bersama UPPKB Tenayan Raya melaksanakan operasi gabungan penertiban kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) serta travel gelap (Penumbar) Rabu (21/5/2025) di Jalan Lintas Pekanbaru–Pelalawan.
Operasi dimulai pukul 09.00 WIB dan melibatkan 11 personel Ditlantas serta 9 personel UPPKB. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang.
Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, menegaskan penertiban ODOL sebagai komitmen Polri dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.
"Ini bukan hanya penegakan hukum, tapi upaya mencegah kerusakan jalan dan mengurangi risiko kecelakaan,” ujarnya.
Petugas menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk satu pengemudi dengan SIM palsu yang langsung diamankan dan didata. Selain itu, terdapat pelanggaran knalpot brong dan pelat nomor tidak sesuai spesifikasi.
Hasil kegiatan yang ditemukan yaitu tilang manual yakni 60 berkas (51 dari Ditlantas, 9 dari UPPKB)
Jenis pelanggaran yang tidak memakai helm berjumlah 12 pelanggar, tidak mempunyai SIM 6 pelanggaran, tanpa STNK 5 pelanggar" tanpa STUK 20 pelanggar.
Kemudian pelanggaran muatan barang sebanyak 16 pelanggar dan tidak memakai sabuk pengaman 1 pelanggar.
"Ada 29 pelanggar yang kami berikan teguran termasuk tiak memakai helm, berboncengan lebih dari 1 orang dan tidak menggunakan sabuk pengaman," jelasnya.
Selain penindakan, petugas juga memberi edukasi keselamatan berlalu lintas.
Kasubdit Gakkum AKBP Lagomo menekankan bahwa kendaraan ODOL berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan fatal.
“ODOL bukan hanya melanggar aturan, tapi juga sangat membahayakan. Kecelakaan akibat ODOL sering berujung pada korban jiwa. Kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan,” tegasnya.
Operasi ini mendukung rencana Kementerian Perhubungan menjadikan Riau sebagai pilot project penanganan truk ODOL bersama Jawa Barat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungan pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat implementasinya.(***)