PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mendesak percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2025.
Desakan ini muncul mengingat APBD Murni Riau 2025 yang hanya Rp9,2 triliun dinilai belum cukup untuk mengatasi banyaknya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH, menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur yang rusak. "Ke depan yang kita perlukan jalan-jalan di Riau ini harus segera diperbaiki. Kita kan menunggu APBD-Perubahan. Kita berharap secepatnya drafnya masih disusun oleh pemerintah Riau sekarang ini," ujar Budiman setelah rapat paripurna, Kamis 22 Mei 2025.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini berharap pembahasan APBD-P bisa dimulai lebih awal, idealnya pada awal Juni. "Iya kalau bisa di awal Juni ini. Mudah-mudahan bisa diajukan, biar kita bahas sehingga kita bisa gerak," harapnya.
Di sisi lain, Budiman juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya kurang optimal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Riau Petroleum. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Riau sebelumnya.
"Kalau perlu, ya evaluasi," tegas Budiman.*****