LIPO - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rusli Effendi, mengkritik keras langkah M Romahurmuziy (Rommy) yang dinilai mengeksploitasi partai dengan cara menawarkan jabatan Ketua Umum dalam Muktamar X PPP yang akan digelar pada September 2025 mendatang.
"Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan," ujar Rusli, Senin (26/5).
Rusli menyatakan, PPP terbuka terhadap siapa pun yang ingin bergabung, termasuk tokoh eksternal. Namun, ia menekankan pentingnya mengikuti aturan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART PPP.
"Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, namun partai lain atau di setiap organisasi manapun juga punya," ungkap Rusli.
Marwah Partai Harus Dijaga
Lebih jauh, Rusli menegaskan, kader internal PPP masih memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin partai tanpa harus mencari sosok dari luar.
"Saya pastikan sebagai kader yang bergerak dari bawah, bahwa calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal," tegasnya.
Ia berharap ke depan para kader tidak menjadikan partai sebagai alat transaksi kekuasaan.
"Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan," ulang Rusli.
Sebelumnya, Rommy mengaku aktif membujuk sejumlah tokoh untuk menjadi Ketua Umum PPP melalui forum Muktamar X. Aksi tersebut menimbulkan pro dan kontra, bahkan dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk "perdagangan jabatan" dalam tubuh partai.(***)