PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendukung keputusan Pemerintah Provinsi Riau mengganti Fuady Noor sebagai Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat karena melalui prosedur yang sesuai, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah evaluasi objektif terhadap kinerja direktur yang dinilai tidak kapabel.
"Kami sudah mengetahui ada sejumlah direksi yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Namun, kewenangan pergantian direksi berada di tangan gubernur sebagai pemegang kendali," ujar Edi Basri saat dimintai tanggapan, Senin 30 Juni 2025.
Edi mengungkapkan, Komisi III juga telah menjadwalkan diskusi dengan Gubernur Riau untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi terkait kinerja BUMD. Namun, hingga saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana.
Pergantian direksi PT SPR ini, lanjutnya, dilakukan karena modal yang dikelola tidak sebanding dengan dividen yang dihasilkan. Oleh karena itu, ia meminta gubernur pengganti Fuady Noor kedepannya sosok yang mampu memajukan perusahaan dan tidak menurunkan kualitas kinerjanya.
"Siapa pun yang dipilih, harus kompeten di bidangnya dan memiliki pengalaman. Kami sepakat dengan pernyataan pemerintah bahwa kinerja direktur PT SPR selama ini buruk," tegas Edi.
Selain PT SPR, Edi juga menyoroti sejumlah BUMD di Riau yang dinilai memiliki kinerja kurang maksimal dan perlu dievaluasi lebih lanjut.*****