PEKANBARU, LIPO - Program hasil Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Riau terancam tidak bisa direalisasikan pada 2025 akibat defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hal itu disampaikan Politisi dari PKS, Khairul Umam, pada Senin 15 Juli 2025.
“Pengaruh defisit sangat besar. Saya rasa pembangunan juga masih minim. Namun kami di Banggar akan terus mendalami posisi terakhir kondisi keuangan daerah,” ujar Khairul Umam.
Politisi dari PKS itu mengaku belum dapat memastikan apakah pembangunan fisik dapat dilakukan tahun ini, mengingat belum jelasnya sisa anggaran yang tersedia dalam kas daerah.
“APBD Perubahan juga belum bisa dipastikan, karena semua sangat bergantung pada sisa uang yang tersedia. Sekarang, persoalannya, apakah uang itu masih ada?” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Riau ini menjelaskan, pihaknya bersama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menunggu pembahasan resmi APBD Perubahan 2025.
Terkait aspirasi masyarakat yang ia serap saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai, Khairul berharap seluruh usulan tersebut bisa direalisasikan pada 2026.
“Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kami berharap realisasinya bisa masuk di APBD 2026, tidak seperti kondisi tahun 2025 ini,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya baru menjabat kembali di akhir tahun 2024, sehingga tanggung jawab penuh terhadap pokir baru akan berlaku pada tahun anggaran 2026.
“Meski begitu, kami tetap akan perjuangkan usulan tahun ini dalam APBD yang sudah ada. Namun melihat kondisi keuangan saat ini, kami akan bekerja keras agar semua bisa masuk dalam perencanaan APBD 2026,” tutupnya.*****