PEKANBARU, LIPO - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Riau-Kepri mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023.
Desakan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Badko Riau-Kepri, Aidil. Ia menilai keterlambatan DPRD dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
"Ini bukan persoalan selisih angka atau kesalahan teknis biasa. Ada indikasi kuat terjadinya persekongkolan dalam proses penyusunan anggaran. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Aidil lewat siaran persnya, Senin 15 Juli 2025.
HMI mengklaim telah melakukan kajian internal dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi, catatan APBD, serta keterangan dari sejumlah pemangku kebijakan. Hasil kajian tersebut menunjukkan lonjakan belanja daerah yang dinilai tidak wajar.
Aidil menyoroti perubahan drastis proyeksi anggaran yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 8,91 triliun dan kemudian melonjak menjadi Rp 10,06 triliun. Kenaikan tersebut, menurutnya, tidak dibarengi dengan perencanaan pendapatan yang realistis, sehingga menyebabkan defisit dan utang daerah yang mencapai Rp 1,76 triliun.
“Ini seperti orang bergaji Rp 3 juta yang nekat membeli ponsel Rp 6 juta dengan janji akan membayar nanti. Akhirnya bukan hanya dirinya yang rugi, tapi juga penjualnya. Begitulah yang terjadi di Riau. Kontraktor sudah bekerja, tapi pembayaran mandek karena anggaran disusun secara ugal-ugalan,” jelas Aidil.
HMI juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penyusunan anggaran. Aidil menyebut sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD bahkan tidak sepenuhnya mengetahui skema yang digunakan pemerintah provinsi.
“Jangan terus berdalih pendapatan tidak tercapai. Justru sejak awal rencana mereka yang tidak masuk akal. Banyak pihak sudah memprediksi asumsi pendapatan itu tidak realistis,” tegasnya.
Dengan berbagai kejanggalan tersebut, HMI mendesak DPRD Riau agar segera membentuk Pansus yang bertugas menginvestigasi penggunaan anggaran, mengungkap proyek-proyek besar yang menyerap dana, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang paling diuntungkan dari lonjakan APBD tersebut.
“Pansus harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran. Uang rakyat tidak boleh menjadi bancakan elite. DPRD punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengusut tuntas ini,” tutup Aidil.*****