PEKANBARU, LIPO - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memanggil jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk membahas penyelesaian sengketa lahan sejumlah sekolah.
Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, itu menyoroti masalah lahan sekolah yang masuk dalam kawasan operasi PHR.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menjelaskan bahwa hearing ini merupakan tindak lanjut dari tinjauan lapangan yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari solusi agar aset lahan sekolah tersebut dapat dikeluarkan dari wilayah PHR.
“Ini diperlukan sebagai syarat untuk membangun sekolah baru. Sehingga diperlukan Sertifikat Hak Milik (SHM),” ujar Eet usai rapat.
Menurutnya, pembebasan lahan tersebut sangat penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sekolah baru. Ia meminta Disdik Riau untuk segera mendata dan memverifikasi semua sekolah yang terdampak.
“Dalam rapat ini kita meminta data kepada Pemprov Riau, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk mendata sekolah mana yang masuk lahannya ke kawasan PHR,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun, setidaknya terdapat 18 sekolah tingkat SMA/SMK di tujuh wilayah yang lahannya bertabrakan dengan konsesi PHR. Kelompok sekolah tersebut tersebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Teluk Meranti, Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Kota Pekanbaru, dan Kampar. Proses penyelesaian sengketa ini akan memakan waktu selama lima.
Eet juga berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat turun tangan menjadi penengah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Kita minta status lahan karena membangun harus ada surat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional),” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Disdik Riau, BPKAD, dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).*****