PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui adanya penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 akibat pemangkasan dan evaluasi pendapatan.
Meski demikian, Pemprov tetap optimistis dapat memaksimalkan potensi yang ada dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita akui ada penurunan karena pemangkasan dan evaluasi pendapatan dari pusat 20 persen. Tapi kita berpendapat bahwa apapun kondisinya, kita maksimalkan. Kita dorong OPD untuk menghasilkan pendapatan," ujar Sekdaprov Riau Syahrial Abdi usai Paripurna di DPRD Riau, Kamis 4 September 2025.
Disebutkannya, target PAD sebelumnya berada di angka Rp8,3 triliun. Namun setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut, angka tersebut diproyeksikan kembali naik menjadi di atas Rp9 triliun.
"Target PAD setelah dibedah kembali diperkirakan di atas Rp9 triliun. Saat ini sedang kami hitung dan finalisasinya akan selesai malam ini," ujarnya.
Pemprov Riau lanjutnya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan manajemen kas daerah dalam menyikapi kondisi efisiensi saat ini.
"Caranya harus ada efisiensi dan manajemen kas yang lebih baik. Apalagi kita merupakan salah satu daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat, maka pemangkasan 20 persen tentu berpengaruh signifikan terhadap belanja kita," jelasnya.
Untuk itu, beberapa rasionalisasi anggaran katanya dilakukan, seperti merapikan pos belanja, melakukan penghematan, serta menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang benar-benar prioritas.
"Kita juga memastikan bahwa program-program prioritas yang menyangkut kepentingan publik tetap menjadi perhatian utama. Belanja wajib seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya tetap dipertahankan.
Program yang menyangkut hidup orang banyak tetap menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran pemeliharaan infrastruktur memang mengalami pengurangan dari pemerintah pusat. Namun, Gubernur Riau lanjutnya tetap berkomitmen melaksanakan kegiatan pemeliharaan tersebut, meskipun dengan kondisi terbatas.
"Meski biaya pemeliharaan dipangkas oleh pusat, gubernur tetap bertekad untuk melanjutkannya. Bahkan perjalanan dinas yang tidak efektif pun dipangkas hingga 50 persen," tutupnya.(adv)