PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Kasir, mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menangani darurat abrasi yang kian parah dan mengancam pemukiman warga di berbagai wilayah provinsi itu. Desakan ini disampaikannya menanggapi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penanggulangannya.
"Kami minta Balai Wilayah Sungai (BWS) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Ini sudah sangat darurat. Kalau tidak segera ditangani, kerugian masyarakat akan semakin besar," tegas Kasir, Sabtu 6 September 2025.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah melalui APBD Riau saat ini tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan di sepanjang daerah aliran sungai dan garis pantai yang terdampak.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, panjang kawasan yang telah terdampak abrasi mencapai lebih dari 400 kilometer. Kerusakan terjadi tidak hanya di kawasan pesisir laut tetapi juga di sepanjang aliran sungai, menggerus pemukiman dan lahan masyarakat.
Di Kabupaten Kampar, abrasi parah terjadi di Desa Gobah, Kecamatan Tambang. Akibat derasnya arus Sungai Kampar, sejumlah luas kawasan desa telah hilang dan beberapa rumah warga dilaporkan ambruk. Kondisi serupa dialami warga Desa Kuala Terusan, Kabupaten Pelalawan, di mana bibir sungai terus terkikis secara perlahan.
Tidak hanya di daerah aliran sungai, kawasan pesisir Riau juga menghadapi situasi mengkhawatirkan. Abrasi akibat hantaman ombak laut menggulung wilayah di Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai, hingga Rokan Hilir.
“Ini persoalan yang sangat mendesak. Banyak wilayah di Riau sudah ambruk akibat abrasi. Masyarakat kita benar-benar terancam,” ujarnya.
Politisi PKB ini berharap, dengan campur tangan pusat melalui instansi seperti BWS, penanganan abrasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat segera diwujudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.*****