PEKANBARU, LIPO - Sebanyak 5.884 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Surat Keputusan (SK) tersebut diserahkan dalam sebuah acara di Stadion Utama Riau, Senin 29 September 2025.
Meski mengapresiasi langkah ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, mengingatkan konsekuensinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kenaikan belanja pegawai harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pendapatan daerah.
"Kami apresiasi kepastian yang diberikan kepada para tenaga honorer. Namun, peningkatan belanja pegawai ini tidak boleh menjadi beban APBD. Justru harus diikuti dengan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Kasir, Selasa 30 September 2025.
Kasir menambahkan bahwa setiap perangkat daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pendapatan di sektor masing-masing. Dengan demikian, kehadiran ribuan PPPK ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan dan menjaga keseimbangan keuangan daerah.*****