PPEKANBARU, LIPO - Kebijakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 triliun dan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau menimbulkan kekhawatiran mendalam.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pegawai, tetapi juga mempengaruhi perekonomian lokal dan kinerja pemerintah.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, mengungkapkan bahwa pemotongan TPP yang digulirkan oleh Plt Gubernur memberikan dampak signifikan.
"Pemotongan TPP oleh Plt Gubernur berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah. Kita berharap tidak ada pemotongan," ujarnya, Rabu 12 November 2025.
Menurut Amal, hingga saat ini belum ada arahan atau solusi yang jelas dari Pemerintah Riau dalam menangani persoalan pemotongan TKD dan TPP ini. Padahal, dampak dari pemangkasan TKD sudah langsung terasa.
"Dampak TKD ini biro-biro di pemerintah Riau tentu mengurangi anggaranya," jelasnya.
Politisi PKS ini menambahkan, atas kondisi ini unit kerja di lingkungan pemerintah daerah harus dapat mencari cara lain agar dapat tetap berkinerja maksimal di tengah ancaman pemotongan anggaran dan insentif pegawai.
"Dan mereka mencari solusi bagaimana kinerja maksimal di tengah ancaman TKD dan TPP," pungkasnya.******