PEKANBARU, LIPO - Komisi IV DPRD Riau menggelar hearing dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau untuk membahas program dan rencana anggaran tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, Kamis 20 November 2025.
Usai rapat, Makmun menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan untuk memastikan program BPBD tahun 2026 lebih efektif dan efisien. Dalam pagu anggaran BPBD tercatat Rp18 miliar, namun jumlah tersebut belum memperhitungkan efisiensi 20 persen serta pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Hitungannya sekitar Rp17 miliar. Jika TPP dipotong, tentu ada pengurangan anggaran. Kami juga menyisir belanja rutin yang hampir mencapai 87 persen, sementara kegiatan hanya 13 persen. Mengingat sekarang musim penghujan, kita harus cek peralatan penanggulangan bencana yang paling modern, agar Riau tidak mengalami kebakaran maupun banjir,” jelasnya.
Makmun menambahkan, BPBD melaporkan bahwa anggaran mereka mengalami pengurangan. Karena itu, Komisi IV meminta agar anggaran pemeliharaan alat kantor yang tidak lagi efektif seperti mesin fotokopi yang telah lama tidak berfungsi namun biaya perawatannya tinggi dihapus atau diputihkan. Anggaran tersebut katanya bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.
“Anggaran seperti itu sebaiknya digeser ke kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, misalnya persiapan logistik bencana,” ujar Politisi PDI-P ini.
Dia mengatakan hal ini karena komisi IV ingin memastikan mitigasi bencana tahun 2026 lebih terencana, baik dari jenis bencana maupun kesiapan peralatan yang diperlukan.
"Tolong geser anggaran pemeliharaan yang tidak terlalu penting ke hal yang lebih prioritas, seperti persiapan logistik, kegiatan penunjang bagi relawan bencana di daerah, serta pengadaan alat monitoring Karhutla,” tegas Makmun.*****