LIPO - Resah dengan angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Bupati Herman ajak stakeholder terkait perkuat kerjasama untuk menanggulangi persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak tersebut.
Keresahan diungkapkan Bupati Inhil Herman, saat membuka resmi giat Publikasi Stunting dan Advokasi Lintas Sektor, yang berlangsung Jumat (28/11) pagi di Aula Kantor Bappeda, Inhil.
Bupati hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Inhil Katerina Susanti Herman, Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Riau, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sejumlah pimpinan OPD, Baznas, Tenaga Kesehatan dan unsur terkait.
Angka Prevalensi Stunting Inhil yang berada di angka 25%, menjadikannya tertinggi se Provinsi Riau. Karena itu, Bupati harapkan peserta publikasi dan advokasi dapat mencerna materi dengan maksimal, demi menurunkan angka tersebut.
"Kita harus serius memikirkan gizi-gizi anak-anak kita ini dan melakukan pencegahan stunting sedini mungkin, karena stunting dapat menghambat perkembangan anak dan mengganggu kesehatannya bahkan sampai dewasa. Penanggulangan pun tak cukup dengan teori saja harus ada tindakan nyata," tegas Bupati Inhil.
Selanjutnya Orang Nomor Satu di Inhil sampaikan, bahwa Prevalensi Stunting di Inhil pernah berada di angka 18,8 %, maka ia meyakini berkat kerjasama semua pihak kasus stunting di kabupaten ini dapat tertanggulangi.
"Tolong untuk Dinas dan lembaga yang bekewenangan perkuat sinergitas dan peran masing-masing, jangan saling lempar tanggungjawab. Mari sama-sama kita bekerja, untuk menanggulangi persoalan ini," imbuh Herman.
Berikut sejumlah dukungan lintas sektor yang dibutuhkan dalam mengatasi stunting, yakni Penguatan koordinasi, monotoring dan evaluasi ; dukungan dana dari APBD, CSR, Baznas, Dana Desa dan sebagainya ; penguatan layanan kesehatan bagi Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga ; perbaikan gizi, edukasi dan penyuluhan kesehatan ; perbaikan sanitasi dan akses air minum aman.(Adv/Diskominfopers)