Bupati Inhil Pimpin Rakor dan Evaluasi Lintas Sektor Percepat Penurunan Stunting

Selasa, 16 Desember 2025 | 17:30:13 WIB
Suasana saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya

LIPO - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman didampingi Ketua TP PKK Katerina Susanti memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda, Jalan Akasia Tembilahan, Selasa 16 Desember 2025.

Dalam arahannya, Bupati Herman menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar, sehingga harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), hingga akhir tahun 2024 jumlah kasus stunting di Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebanyak 625 anak. Namun, hasil penimbangan serentak pada Agustus 2025 menunjukkan peningkatan menjadi 853 anak, dengan lonjakan tertinggi terjadi di Kecamatan Batang Tuaka, Mandah, dan Kateman.

“Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk memperkuat langkah penanganan stunting,” tambahnya.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan dua program utama, yaitu Gerakan Kasih Terdahsat melalui Gerakan Indragiri Hilir Atasi Stunting (GINTAS) dengan sedekah dua butir telur setiap hari Jumat, serta penguatan program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta.

“Program ini membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita,” ujarnya.

Bupati Herman juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat intervensi stunting, memastikan keakuratan data di lapangan, memprioritaskan penyediaan air bersih dan sanitasi layak, serta menggerakkan masyarakat agar rutin membawa balita ke posyandu.

“Penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah,” tambahnya.(Adv/Diskominfopers)

Terkini