PEKANBARU, LIPO - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), menyampaikan refleksi akhir tahun 2025 di salah satu hotel Pekanbaru, Minggu malam 21 Desember 2025.
Refleksi tersebut memuat evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, sosial-politik, ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur, serta rekomendasi perbaikan ke depan.
Refleksi pertama disampaikan oleh Aidil Haris mewakili tiga ormas keagamaan tersebut.
Ia menyampaikan pertama terkait pendidikan yang masih saat ini menjadi persoalan serius, khususnya tingginya angka putus sekolah dan masih banyaknya anak yang belum tersentuh layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil.
“Persoalan akses dan kualitas pendidikan di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah,” ujar Haris.
Kedua, dibidang sosial, politik, dan budaya, pihaknya menilai dinamika politik lokal sepanjang 2025 cukup mendominasi situasi di Riau. Tantangan sosial seperti korupsi dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu utama, di samping upaya pelestarian budaya Melayu.
Ketiga, pihaknya menyoroti tingginya tingkat korupsi di Riau, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 yang menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah di Riau dalam zona merah. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Riau disebut menjadi sorotan nasional dan memicu diskusi publik terkait integritas pemerintahan serta marwah Melayu.
Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti konflik kepemimpinan daerah dinilai telah mengganggu jalannya pemerintahan yang baik. Pihaknya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau dapat bersinergi dalam menjalankan roda pembangunan yang berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan.
Wacana Riau Daerah Istimewa
Terkait isu Riau merdeka ditegaskan telah ditepis oleh Gubernur Riau, yang mendorong status daerah istimewa sebagai opsi realistis dengan dasar kearifan lokal, sejarah, dan budaya Melayu yang kuat.
“Kekayaan alam, sejarah Kesultanan Siak, serta kontribusi Riau dalam perjuangan dan pembangunan nasional menjadi dasar kuat wacana daerah istimewa,” katanya.
Pihaknya mengapresiasi peran Lembaga Adat Melayu (LAM) bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengawal wacana tersebut sebagai upaya memperkuat jati diri Melayu, bukan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Ekonomi, Sawit, Migas, dan Infrastruktur
Di sektor ekonomi, Riau dinilai memiliki potensi devisa besar, namun masih menghadapi kesenjangan ekonomi antarwilayah, tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, serta lemahnya kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut berdampak pada defisit APBD Riau akibat penurunan penerimaan, termasuk dana bagi hasil migas, sehingga menghambat pembangunan infrastruktur.
Sektor kelapa sawit dan minyak dan gas (migas) yang menjadi tulang punggung ekonomi Riau juga menghadapi tantangan serius, seperti alih fungsi hutan, konflik agraria akibat tumpang tindih lahan, dugaan pencemaran lingkungan, serta penurunan produksi migas yang berdampak pada penerimaan daerah.
“Sudah saatnya pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menyusun strategi pembangunan yang lebih kreatif, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, persoalan kerusakan jalan akibat truk ODOL, tantangan lahan gambut, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan pembangunan yang merata hingga ke pelosok masih menjadi isu utama sepanjang 2025. Pihaknya mendorong komitmen politik dan penegakan hukum yang tegas, peningkatan dukungan anggaran pusat, serta penanganan serius isu lingkungan seperti kabut asap.
Sementara itu, refleksi yang ditujukan kepada lembaga vertikal dan pemerintah pusat disampaikan oleh Ketua PWNU Riau, KH Abdul Khalim Mahali, mewakili tiga ormas Islam.
Untuk lembaga penegak hukum, pihaknya mengapresiasi kinerja Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, namun mengusulkan agar penanganan laporan masyarakat oleh Kejati dapat dipercepat.
Terkait Polda Riau, pihaknya mengusulkan peningkatan pengawasan di Selat Malaka yang rawan kejahatan lintas negara, seperti narkotika, perdagangan orang, dan penyelundupan kayu ilegal. Selain itu, diharapkan ada penambahan personel lalu lintas yang humanis serta peningkatan sosialisasi keselamatan berkendara.
Dia juga mendorong kejaksaan dan kepolisian menjalin kolaborasi dengan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan yang bertujuan merawat persatuan dan kesatuan bangsa.
Rekomendasi untuk Lembaga Teknis
Untuk lembaga keuangan, pihaknya mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) Riau lebih masif melakukan sosialisasi kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mengoptimalkan program CSR dengan melibatkan ormas Islam.
Kepada lembaga teknis seperti BPS, Kementerian Agama, Kemenkumham, dan ATR/BPN, Dia menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja. BPS diharapkan meningkatkan edukasi terkait mekanisme bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Lebih lanjut, Dia meminta Kementerian Agama Riau memperkuat penyuluhan bahaya narkoba di sekolah bekerja sama dengan BNN, serta bersinergi dengan NU, Muhammadiyah, dan Persis dalam program moderasi beragama dan pencegahan radikalisme.
"Kita mengusulkan juga mendorong adanya edaran agar pendidik menanamkan nilai kasih sayang dan cinta kebangsaan kepada peserta didik," pungkasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga berharap ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah serta meningkatkan sosialisasi pentingnya kepemilikan legal atas tanah.
Apresiasi kepada Presiden
Dalam refleksi tersebut, ormas Islam juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai program kerakyatan, seperti sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta pembentukan satgas PKH di sektor kehutanan.
Terkait penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pihaknya berharap hak-hak masyarakat dapat dipulihkan agar tidak menimbulkan konflik sosial. Dia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Sumatera dan meminta bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Terakhir, pihaknya mengusulkan agar Presiden menghimbau Menteri Agama menerbitkan edaran kepada masjid-masjid di Indonesia agar khatib mendoakan keselamatan bangsa dan para pemimpin dalam khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia, serta menginstruksikan kementerian terkait agar lagu Indonesia Raya dinyanyikan di sekolah pada awal dan akhir kegiatan belajar.*****