PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyatakan keprihatinannya atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada skor 62,83 poin atau dalam kategori rentan, sekaligus mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Cukup prihatin dengan Skor SPI 62,83. Ini harus menjadi cambuk bagi Pemprov untuk menaikkan skor tersebut," kata Ayat, Selasa 30 Desember 2025.
Menurutnya, kondisi ini menuntut perbaikan mendasar, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan secara kolektif oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Semua SKPD perlu fokus pada perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang harus dilakukan secara kolektif," jelasnya.
Ayat menegaskan, fondasi utama upaya pencegahan korupsi adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Yaitu dengan menerapkan kebijakan yang jelas diterapkan di area-area rawan, seperti pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, serta penganggaran.
"Langkah-langkahnya meliputi peningkatan kompetensi pegawai, transparansi pengelolaan SDM, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan implementasi rekomendasi KPK secara konsisten," pungkasnya.*****