PEKANBARU, LIPO - Realisasi penyaluran dana bantuan pendidikan dan sosial di Riau, seperti Bantuan Indonesia Pintar (BIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH), hingga saat ini baru mencapai sekitar 23 persen.
Menyikapi hal itu, Komisi V DPRD Riau mendesak percepatan dan koordinasi intensif antarinstansi. Karena batas akhir penyaluran ditetapkan hingga 31 Januari 2026.
“Perlu langkah cepat agar penyaluran tidak terhambat,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim, Selasa 13 Januari 2026.
Menurutnya, penyaluran dana yang totalnya berkisar Rp 11-13 miliar di Riau itu bergantung pada data dari daerah. Dan penerima bantuan ditentukan melalui proses verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan secara manual.
“Data penerima bersifat dinamis. Penerima tahun lalu belum tentu dapat tahun ini jika kondisi ekonominya membaik,” jelasnya.
Untuk menyamakan pola kerja lanjutnya, Komisi V telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait.
"Tujuannya, memastikan data dari daerah tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat dan penyaluran tepat sasaran," pungkasnya.*****