JAKARTA, LIPO - Thomas AM Djiwandono telah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dirinya terpilih usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan keputusan Komisi XI DPR RI melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal.
Dengan keputusan tersebut, Thomas Djiwandono pun akan disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, hari ini.
Mengutip jadwal DPR RI, Selasa (27/1/2026), persidangan paripurna mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh seluruh pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir secara lengkap. Thomas akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung.
“Pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal,” tegas Misbakhun di depan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Misbakhun mengungkapkan proses pengambilan keputusan berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 30 menit.
Ada dua faktor utama yang membuat Thomas unggul dan diterima secara bulat oleh para anggota dewan.
Pertama, sosok Thomas dinilai sebagai figur pemersatu yang dapat diterima oleh lintas partai politik.
Kedua, visi Thomas mengenai penguatan ekonomi melalui kolaborasi antarlembaga dinilai sangat relevan dengan tantangan saat ini.
“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” jelas Misbakhun.
Selain itu, kemampuan Thomas dalam merumuskan strategi pengambilan keputusan yang lincah (agile) menjadi nilai tambah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi antara kebijakan moneter (monetary policy) dan fiskal (fiscal policy) dianggap sebagai isu krusial untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional.
Setelah ketukan palu di tingkat Komisi XI, nama Thomas Djiwandono akan segera diproses ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan resmi secara organisatoris oleh seluruh anggota parlemen.
“Dan nanti akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok (Selasa, 27/1/2026),” pungkas Misbakhun.
Siapakah Thomas Djiwandono?
Thomas Djiwandono dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang moneter. Pria kelahiran Jakarta, 7 Mei 1972 itu merupakan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono.
Soedradjad merupakan suami dari Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Presiden Prabowo Subianto. Thomas juga merupakan cicit R.M. Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Thomas menempuh pendidikan sarjana bidang sejarah di Haverford College, Pennsylvania. Ia melanjutkan studi magister di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional di Johns Hopkins University, serta sempat menempuh pendidikan di School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC.
Karier profesional Thomas dimulai sebagai wartawan pada 1993. Ia kemudian beralih ke sektor keuangan sebagai analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. Pada 2006, Thomas bergabung dengan Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo dan menjabat sebagai Deputy CEO di perusahaan agribisnis tersebut.
Di bidang politik, Thomas aktif di Partai Gerindra. Ia pernah maju sebagai calon anggota legislatif di Kalimantan Barat dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra.
Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tetap melanjutkan tugasnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.(***)