PEKANBARU, LIPO - DPRD Provinsi Riau meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan seiring rencana DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengatakan pendampingan dari KPK dinilai penting agar upaya menggali potensi pendapatan daerah dapat dilakukan secara maksimal. Menurutnya, selama ini upaya mengejar potensi pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dinilai belum optimal.
“Mungkin selama ini pengejaran pendapatan daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, masih kurang bertaji. Karena itu kami berharap KPK bisa memberikan pendampingan,” ujar Parisman usai acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh KPK kepada DPRD Riau, Rabu 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan, DPRD Riau saat ini tengah mempersiapkan pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Pansus ini nantinya akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mencari dan memaksimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.
Melalui pendampingan dari KPK, pihaknya berharap program peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami berharap nantinya ketua pansus juga bisa mendapatkan pendampingan dari KPK agar langkah-langkah yang diambil benar-benar tepat dan sesuai aturan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menyebutkan bahwa KPK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.*****