PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau, Abdullah, mempertanyakan progres pembentukan tim optimalisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikannya sebagai upaya mendorong kolaborasi dengan DPRD dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2027 dapat mencapai target pertumbuhan dua digit.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau, dalam sidang paripurna yang digelar baru-baru ini. Ia menegaskan pentingnya langkah ini agar permasalahan yang terjadi pada tahun 2025 tidak terulang kembali.
"Hal ini kita minta supaya tidak terulang kejadian tahun 2025," ujar Abdullah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan PAD. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
"Sidak tersebut menemukan sejumlah pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan sudah ditindaklanjuti. Ini adalah bagian dari upaya kita mengoptimalkan pendapatan dari sektor MBLB," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengumpulkan para sekda kabupaten/kota se-Riau untuk membahas potensi 10 daerah dalam optimalisasi sektor MBLB sebesar 25 persen.
Selanjutnya, terkait sektor pajak air permukaan, Syahrial Abdi mengapresiasi langkah Pansus DPRD Riau yang telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang menerapkan pajak air permukaan berdasarkan luasan kebun kelapa sawit, bahkan hingga per pohon.
"Sebagai provinsi dengan luasan sawit terbesar secara nasional, gagasan ini perlu kita kaji lebih matang. Kita harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dengan kemudahan bagi perusahaan agar iklim investasi di Riau tetap kondusif," imbuhnya.
Syahrial Abdi juga menyoroti komitmen tinggi dari Penjabat (Pj) Gubernur Riau yang turun langsung memimpin rapat pembahasan data-data pendapatan. Bahkan di waktu senggang, Pj Gubernur turun tangan untuk memastikan kejelasan dan keakuratan sumber data (clear and claim) sebagai fondasi utama dalam kebijakan pemungutan pajak.
"Ini adalah bentuk komitmen beliau untuk mengoptimalkan PAD. Kami optimis pada tahun 2026, mulai semester kedua, kita bisa mulai merealisasikan langkah-langkah ini. Mudah-mudahan juga berimbas pada rencana kita di tahun 2027," tuturnya.
Meskipun proyeksi perhitungan untuk tahun 2027 masih kurang menggembirakan, Sekdaprov optimistis dengan ikhtiar bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Kita optimis dengan ikhtiar bersama, baik dari pemerintah provinsi, bapak-bapak di Pansus, maupun komisi terkait. Apalagi respons positif juga datang dari Kapolda, Kajati, dan Danrem yang siap bersinergi. Semoga upaya ini membuahkan hasil yang maksimal bagi peningkatan pendapatan daerah Riau," pungkasnya.*****