JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. KPK akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.
"KPK tentu menghormati dan patuh atas putusan MK yang menguji terkait dengan pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (7/4/2026).
Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum selanjutnya akan mempelajari putusan tersebut. Hal ini dilakukan terkait penanganan kasus yang sedang berjalan di lembaga antirasuah itu.
Menurutnya, putusan ini justru memberikan kepastian hukum. Dia menilai, putusan ini bisa membantu KPK agar tidak ada celah hukum dalam penanganan perkara rasuah.
"Dalam putusan tersebut MK memberikan tafsir bahwa lembaga yang punya kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK," kata Budi
Budi juga menyampaikan, KPK akan mempelajari efek putusan itu terhadap fungsi Accounting Forensic (AF) di KPK. Sebab menurutnya, sejauh ini Accounting Forensic KPK mempunyai kewenangan yang sama dalam penghitungan kerugian keuangan negara.
"Apakah kemudian dengan putusan itu, (Accounting Forensic) masih bisa melakukan dan punya kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau tidak. Nah itu masih akan terus dipelajari," lanjut Budi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Dalam pertimbangannya, MK berpandangan bahwa kerugian negara dapat dihitung berdasarkan hasil temuan lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa lembaga yang dimaksud adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945.
"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri," demikian bunyi putusan MK.(***)