Pastikan Pemprov Riau Masuk Kepengurusan, Komisi III DPRD Riau Supervisi Yayasan Raja Ali Haji

Senin, 21 September 2026 | 20:22:42 WIB

PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau menggelar pertemuan dengan Yayasan Raja Ali Haji yang mengelola Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Politeknik Caltex Riau (PCR), Senin 21 September 2026. Pertemuan ini membahas keberadaan yayasan sejak berdiri hingga saat ini, termasuk status aset yang dikelolanya.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan yayasan ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk memajukan pendidikan di daerah. PCR sendiri didirikan pada masa Gubernur Riau Saleh Yazid, yang saat itu bekerja sama dengan Presiden Caltex.

Dari hasil pertemuan, terungkap katanya bahwa aset yang dahulu disumbangkan Caltex berasal dari hasil produksi minyak Riau dan telah diserahkan sepenuhnya kepada yayasan berdasarkan audit DJKN. Namun, aset dari Pemerintah Provinsi Riau belum pernah diserahkan atau dihibahkan secara penuh kepada yayasan.

"Tanahnya masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Riau, meskipun di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan," ujar Edi Basri.

Karena itu, Edi berharap tahun depan aset tersebut bisa diperjuangkan agar menjadi milik yayasan secara penuh. Dengan status kepemilikan yang jelas, yayasan tidak lagi terbentur saat menjalin kerja sama, menerima bantuan dari lembaga pemerintah lain, maupun lembaga internasional.

Politisi Gerindra ini juga menyoroti adanya aturan baru, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang melarang pemberian hibah kepada lembaga bersifat komersial. Karena itu, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu status yayasan ini, apakah termasuk non-komersial atau komersial.

"Kami sangat mendukung yayasan pendidikan ini. Politeknik Caltex Riau adalah salah satu politeknik swasta terbaik, bahkan masuk 17 besar di Indonesia. Satu-satunya politeknik swasta di daftar itu adalah PCR," tegasnya.

Ke depan, Komisi III ingin melakukan koordinasi dan supervisi terhadap yayasan, termasuk dalam penataan kepengurusan universitas dan politeknik. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dilibatkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam struktur kepengurusan yayasan maupun perguruan tinggi.

"Kami ingin yayasan ini menjadi sosok pembangunan sumber daya manusia Riau, sesuai visi dan misi pemerintah provinsi," tutupnya.*****

 

Terkini