PEKANBARU, LIPO - Komisi IV DPRD Riau terus mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia BBM Bersubsidi. Saat ini, surat terkait usulan tersebut sudah dilayangkan ke pimpinan DPRD Riau.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan daerah. Menurutnya, surat menyurat dan koordinasi tersebut merupakan kewenangan pimpinan DPRD.
"Kita sudah serahkan ke pimpinan. Karena terkait surat-menyurat dan sebagainya, itu pimpinan yang mengkoordinasikan dengan para pimpinan lainnya," ujar Makmun, Senin 12 Oktober 2026.
Ia menambahkan, Surat Keputusan (SK) pembentukan satgas nantinya berada di tangan gubernur. Hal ini penting supaya keselarasan dengan program-program lain yang sedang berjalan.
"SK-nya kan gubernur. Karena ini terkait keselarasan dengan suksesnya program lain. Polanya seperti itu, kita hanya menyuratkan dari pimpinan ke pihak terkait," jelasnya.
Politisi PDI-P ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan lebih lanjut terkait ancaman demonstrasi yang muncul jika DPRD belum membentuk satgas. Aspirasi dari komisi, kata dia, sudah disampaikan dan telah didampingi oleh pimpinan DPRD.
"Alhamdulillah kemarin juga didampingi pimpinan. Pimpinan sudah ada kesepahaman dengan komisi bahwa aspirasi ini memang untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas," pungkasnya.
Komisi IV berharap koordinasi dengan gubernur dapat berjalan cepat sehingga Satgas Mafia BBM Bersubsidi segera terbentuk.*****