JAKARTA, LIPO — Presiden Prabowo Subianto memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menempatkan pencegahan di tingkat desa sebagai prioritas. Langkah ini diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang melalui mitigasi lebih dini, penguatan personel, serta koordinasi lintas instansi.
Prabowo menegaskan, upaya pengendalian karhutla perlu menjangkau wilayah paling dekat dengan masyarakat agar potensi kebakaran dapat diidentifikasi sebelum meluas. Pendekatan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta.
“Langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” kata Prabowo.
Selain mendorong mitigasi di tingkat lokal, Presiden meminta penguatan jumlah polisi hutan untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan. Kebutuhan personel tersebut akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait, termasuk melalui pelatihan yang dapat melibatkan unsur TNI dan Polri.
“Kalau memang saya minta 70 ribu Polisi Hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebelumnya melaporkan, luas lahan yang masih terbakar dan ditangani satuan tugas di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare per 12 Oktober 2026. Pemerintah tetap memberi perhatian khusus terhadap Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki ekosistem penting.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pencegahan harus diperkuat melalui kerja sama aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelibatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, serta unsur daerah diharapkan memperluas jangkauan edukasi dan deteksi dini di wilayah rawan.
“Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah,” kata Dudung seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.
Untuk mendukung pemadaman di Tanjung Puting, Prabowo juga memerintahkan pengiriman 200 unit pompa air dan menyiapkan Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik sumur bor. Infrastruktur tersebut ditujukan membantu petugas menjangkau lokasi kebakaran, terutama kawasan rawa yang sulit diakses.
Pemerintah turut mengonsolidasikan dukungan penerbangan TNI dan Polri untuk operasi pemadaman dari udara dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Melalui kombinasi pencegahan berbasis desa, kesiapan sarana, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus melindungi masyarakat, hutan, dan keanekaragaman hayati.
Meski demikian, upaya ini tetap membutuhkan partisipasi warga dalam melaporkan titik api, menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta mengikuti arahan petugas di daerah rawan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap pencegahan diharapkan membantu mempercepat respons sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap kesehatan, lingkungan, dan kegiatan ekonomi setempat.(***)