PEKANBARU, LIPO – Praktik penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah kelangkaan dan antrean panjang yang kerap dikeluhkan masyarakat, berbagai rekaman video dugaan kecurangan terus beredar luas di media sosial.
Alih-alih mereda, dugaan praktik pelangsiran yang dibekingi jaringan terorganisir justru terlihat semakin vulgar dan terkesan kebal hukum.
Tokoh masyarakat Riau yang juga mantan Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, menyatakan kekesalannya atas situasi ini.
Menurutnya, gelombang pengaduan dari masyarakat terus membanjiri ponselnya, mulai dari laporan gudang tempat penimbunan hingga keterlibatan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Iya, saya banyak mendapat pesan WA dari masyarakat yang melaporkan tentang dugaan lokasi penimbunan BBM.
Tidak hanya terkait gudang penimbunan, tapi juga dugaan SPBU yang terang-terangan melayani pelangsiran BBM," ungkap Edy saat dikonfirmasi awak media. Sejumlah Titik Gudang dan SPBU Masuk Catatan Laporan Berdasarkan data dan catatan dari laporan masyarakat yang ia terima, Edy membeberkan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan gudang penimbunan BBM ilegal di beberapa wilayah di Riau:
Jalan Rumbai (diduga milik W)
Jalan LKMD (diduga milik WS)
Jalan Palembang Kulim (diduga milik UR)
Jalan Melati, Bina Widya (diduga milik FG)
Jalan Payung Sekaki (diduga milik P)
Pasir Putih (diduga milik AN)
Jalan Tenayan Raya (diduga milik R)
Jalan Lintas Kulim–Maredan (diduga milik PR)
Jalan Gunung Baru Km 20 Kulim (diduga milik H)
Tenayan Raya (diduga milik AS), kecamatan Bina Widya (diduga milik RB), serta sejumlah titik lainnya.
Selain gudang penampungan, Edy juga menerima laporan terkait belasan SPBU yang disinyalir bermain curang dalam menyalurkan BBM bersubsidi. SPBU nakal tersebut tersebar di berbagai daerah, meliputi Kota Pekanbaru, Ujung Batu (Rokan Hulu), Tapung (Kampar), Sungai Jering (Taluk Kuantan), Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, dan wilayah lainnya.
Sebelumnya, aksi turun tangan pembuktian lapangan juga sempat dilakukan oleh tim gabungan bersama elemen masyarakat di Jalan Temu Puri, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, yang menghasilkan temuan kapasitas tampung BBM ilegal dalam jumlah besar.
*Bawa Data ke Pusat, berharap Kapolri monitor*
Menanggapi langkah aparat penegak hukum di daerah yang dinilai lamban bergerak, mantan Danrem 031/Wira Bima ini berharap pucuk pimpinan kepolisian nasional dapat memberikan perhatian serius. "Mudah-mudahan Bapak Kapolri memonitor masalah ini," harap Edy.
Ia menambahkan, seluruh himpunan data temuan lapangan tersebut, sebagian juga telah diserahkan kepada Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad, yang sebelumnya sempat memimpin agenda rapat koordinasi bersama elemen masyarakat seperti Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), dan GEMA untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat.(***)