Riau Penghasil 20 Persen CPO Nasional, Wamenkop Dorong Petani Punya Pabrik Sawit Sendiri Lewat Koperasi

Rabu, 18 November 2026 | 19:03:19 WIB
Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru

PEKANBARU, LIPO - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Farida Farichah, menegaskan reforma agraria di sektor sawit tidak boleh berhenti pada urusan penataan lahan.

Reforma agraria, kata dia, harus benar-benar mengubah nasib petani dari sekadar penggarap menjadi pemilik dan pengelola usaha yang menikmati nilai tambah ekonomi.

Penegasan itu disampaikan Farida dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Seminar tersebut mengusung tema “Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat”.

Farida hadir mewakili Kementerian Koperasi. Ia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau, Helmi, Kepala Dinas Perindagkop UKM Riau, Kepala Dinas Perkebunan Riau,  Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, dan Wakil Bupati Inhu Hendrizal.

Dalam sambutannya, Farida menyebut koperasi sebagai kunci agar petani sawit tidak lagi terjebak hanya sebagai produsen tandan buah segar (TBS).

Melalui koperasi, petani harus bisa naik kelas, terlibat dari hulu hingga hilir, mulai dari pengelolaan kebun, pengolahan, hingga produk turunan sawit.

“Reforma agraria harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tidak hanya soal penguasaan atau penataan aset lahan, tetapi bagaimana masyarakat punya akses untuk mengelola, mengembangkan, dan memperoleh nilai tambah ekonomi dari lahan tersebut,” ujar Farida.

Menurutnya, posisi koperasi harus kuat dan sejajar dengan BUMN maupun perusahaan swasta. Hal itu sejalan dengan visi pemerintah yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

“Melalui koperasi, kita ingin memastikan rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kepemilikan dan pengelolaan usaha,” tegasnya.

Farida menilai Riau memiliki modal besar untuk mewujudkan hal tersebut. Pada 2025, produksi CPO Riau mencapai sekitar 9,46 juta ton atau hampir 20 persen dari total produksi nasional.

Potensi itu, kata dia, harus dibarengi penguatan kelembagaan koperasi, kepastian pengelolaan lahan, dan akses pembiayaan yang memadai bagi petani.

Salah satu langkah konkret yang didorong pemerintah adalah komitmen alokasi 20 persen lahan untuk plasma yang dikelola petani melalui koperasi. Targetnya sekitar 250 ribu hektare, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pada 2 Juli 2026.

Selain plasma, pemerintah juga mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) berbasis koperasi.

“Petani harus didorong masuk ke dalam rantai pasok industri sawit. Jangan hanya berhenti pada produksi di kebun, tetapi juga harus punya kesempatan dalam pengolahan hingga menghasilkan produk turunan yang nilainya lebih tinggi,” kata Farida.

Untuk mewujudkannya, koperasi membutuhkan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Skema yang didorong pemerintah memadukan modal anggota dan pembiayaan proyek agar koperasi bisa dikelola secara profesional.

Di akhir sambutan, Farida mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, lembaga pembiayaan, perbankan, akademisi, hingga organisasi petani  agar reforma agraria sawit berbasis koperasi benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Keberhasilan program ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” tutupnya.*****

 

 

Terkini