Tokoh Masyarakat Riau Edy Natar Nasution Minta Presiden Prabowo Evaluasi Tata Kelola Aset Kebun Kelapa Sawit Hasil Penertiban Satgas PKH

Ahad, 22 November 2026 | 14:38:35 WIB
Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution/lipo

PEKANBARU, LIPO  — Tokoh masyarakat Riau yang juga Gubernur Riau pada masanya, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tata kelola aset perkebunan kelapa sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Provinsi Riau yang mencapai lebih dari 700.000 hektare.

Edy Natar menegaskan bahwa pada awalnya seluruh elemen masyarakat dan tokoh di Riau sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo dalam menertibkan sekitar 1,2 juta hektare kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi kebun sawit di Riau.

Namun, sentralisasi pengelolaan lahan sitaan yang diserahkan sepenuhnya kepada BUMN pusat, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dinilai mulai memicu kekecewaan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

"Masyarakat Riau mulai melihat kenyataan bahwa aset-aset ini seolah hanya berpindah tangan, dari yang sebelumnya dikuasai oligarki swasta menjadi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Kalau seperti ini, lalu apa manfaat langsungnya bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Riau yang selama ini menanggung kerusakan lingkungan dan infrastruktur?" ujar Edy Natar dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Minggu (22/11/2026).

Selain persoalan sentralisasi pengelolaan, Edy Natar juga menyoroti pendekatan aparat Satgas PKH di tingkat tapak yang dinilai kaku dan kurang mengedepankan dialog dengan pemerintah desa serta lembaga adat (Ninik Mamak).

Menurutnya, ketidakakuratan peta di lapangan kerap membuat kebun rakyat skala kecil dan tanah ulayat ikut terdampak pemasangan plang sitaan, sehingga memicu antipati masyarakat terhadap program pemerintah.

Sebagai solusi konkret dan bahan renungan bagi Presiden Prabowo Subianto, Edy Natar mengusulkan agar pemerintah pusat menetapkan regulasi bagi hasil pengelolaan aset perkebunan hasil sitaan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan komposisi minimal 70:30.

"Sebanyak 70 persen dikelola Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk kepentingan negara, dan minimal 30 persen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah melalui BUMD yang bersinergi dengan koperasi masyarakat adat atau desa tempatan," jelasnya.

Menurut Edy Natar, skema bagi hasil 70:30 akan memberikan dampak langsung bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau, memastikan kesejahteraan masyarakat tempatan di sekitar kebun, serta mencegah potensi konflik sosial di lapangan.

"Riau sudah menyumbangkan kekayaan alam luar biasa bagi negara sejak awal kemerdekaan. Kami berharap Bapak Presiden secara arif mendengar suara hati rakyat Riau ini, mengevaluasi pola kerja di lapangan agar lebih humanis, dan menghadirkan kebijakan bagi hasil yang adil di Bumi Melayu Lancang Kuning," tutupnya.(***)

Tags

Terkini