Diskop dan UKM Inhil Dampingi Pihak Provinsi Lakukan Monev Terkait Pencairan BPUM di Tempuling






Diskop dan UKM Inhil Dampingi Pihak Provinsi Lakukan Monev Terkait Pencairan BPUM di Tempuling

Jumat, 26/11/2021

INHIL, LIPO - Jajaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa 23 November 2021.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan UKM Disperindagkop-UKM Riau, Dewi Handayani di Kantor Camat Tempuling ini disambut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Inhil, Ir H Tengku Eddy Efrizal MP diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Koperasi, Buchari didampingi Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Aldi Kusnandar.

Tampak hadir perwakilan Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Tembilahan, Camat Tempuling diwakili Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) H Arif beserta staf dan sejumlah masyarakat selaku penerima manfaat dari Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2021.

Pada kesempatan tersebut, Kasi Pemberdayaan UKM Disperindagkop-UKM Riau, Dewi Handayani mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama rombongan ke Kabupaten Inhil adalah dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait penyaluran BPUM, baik bagi para pelaku usaha yang sudah mencairkan maupun yang belum menerimanya karena terkendala sejumlah persyaratan.

"Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 29 tahun 2021, yang sudah PNS, pegawai BUMN, yang memperoleh pinjaman KUR dan sudah menerima bantuan dari pusat tidak bisa lagi mendapatkan BPUM ini. Jadi, kalau tidak termasuk dalam kategori itu bisa menerimanya. Lengkapi saja syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sampaikan ke Diskop dan UKM Inhil," ujarnya.

Apabila ada data yang salah saat melakukan pendaftaran dan tidak sesuai dengan identitas diri seperti e-KTP, BPUM tetap bisa dicairkan, tetapi harus melapor dahulu ke dinas terkait di kabupaten/kota untuk didata dan disampaikan ke dinas provinsi. Kemudian, akan dilakukan verifikasi dan koordinasi ke pihak BRK. Setelah itu, barulah disampaikan hasilnya kepada masyarakat.

"Jadi kalau ada kesalahan, cepat laporkan ke Diskop dan UKM Inhil agar bisa segera ditindaklanjuti," pesan Dewi Handayani.

Perwakilan BRK Cabang Tembilahan, Robi Aditya menjelaskan, dari 480 penerima manfaat BPUM yang ada di Kabupaten Inhil, baru sekitar 190 orang yang melakukan pencairan, baik di BRK Cabang Tembilahan maupun di BRK Cabang Pembantu di Guntung dan Kotabaru.

"Pencairan bantuan ini bisa dilakukan di Bank Riau Kepri manapun. Sepanjang syarat-syaratnya lengkap dan sesuai, yang terdiri dari Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Camat, materai 10 ribu, KTP asli dan foto copy, maka akan kami cairkan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Diskop dan UKM Inhil, Ir H Tengku Eddy Efrizal MP diwakili Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Aldi Kusnandar menyatakan, bagi masyarakat yang menemukan kendala dalam pencairan BPUM agar segera menyampaikan ke Kantor Diskop dan UKM Inhil, untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak provinsi, sehingga bisa ditindaklanjuti.

"Kepada masyarakat yang datang saat ini, tolong informasikan kepada keluarga atau tetangga yang belum mengambil bantuan ini supaya secepatnya melakukan proses pencairan," imbuhnya. 










     










   
Nasional Daerah
Politik Hukrim
Ekonomi Otomotif
Sport Internasional
Hiburan Bandar Serai
Lifestyle Tekno
Travelling    
   
Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
   
>