Kamis, 06 08 2020
Follow:
 
Komisi V DPRD Inhil Gelar Hearing Bersama OPD Bidang Pelayanan Kesehatan

alfi | Inderagiri Hilir
Senin, 04/02/2019 | 20:25:12 WIB
TEMBILAHAN, LIPO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan hearing bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah pelayanan kesehatan masyarakat, Senin 4 Februari 2019.

Hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD, Herwanissitas di ruang rapat Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, terkait dengan permintaan Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI), untuk memperoleh kejelasan tentang dinonaktifkannya sejumlah kartu BPJS PBI yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berobat di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Turut hadir Unsur Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan dan pengurus KDDI.

Ketua KDDI, Hendri Irawan mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan di lapangan kartu BPJS PBI dan KIS milik masyarakat yang ingin berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit ditolak, dengan alasan kartu tersebur sudah tidak aktif lagi.

"Saat saya tanya ke BPJS, kartu ini tidak diaktifkan atas usulan Dinsos. Alasannya, warga tersebut sudah masuk dalam kategori mampu. Kemudian ada juga kartu yang dimatikan karena yang bersangkutan meninggal dunia, padahal orangnya masih hidup," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hendri Irawan, pihaknya ingin bertanya data dari mana yang diperoleh dan digunakan, sehingga Dinsos menyatakan masyarakat tersebut taraf hidupnya sudah meningkat atau meninggal dunia, karena data yang ditemukan di lapangan ada yang tidak sesuai, sehingga akhirnya yang menjadi korban selain pasien dan keluarganya, juga pihak Rumah Sakit.

"Saat kita ingin mengaktifkan kembali kartu itu, banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Belum lagi harus menunggu waktu aktif selama 14 hari. Ini tentunya menyulitkan masyarakat yang kurang mampu," tambahnya.

Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Saut Pakpahan menyatakan bahwa smpai hari ini pihaknya tidak prnah menolak masyarakat dari kalangan kurang mampu untuk berobat, meskipun mereka tidak memiliki BPJS.

"Kami tetap menjalankan tugas kami, memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat," tegasnya.

Sedangkan Kadiskes, Zainal Arifin mendukung agar pihak terkait dalam hal ini Dinsos, untuk melakukan verifikasi terhadap data penerima BPJS PBI.

"Perlu kita support Dinsos melakukan verifikasi secepatnya di lapangan, sehingga datanya sesuai dan benar," katanya.

Sementara itu, Kadinsos, Syaifuddin menjelaskan, dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya pada tahun 2017 lalu, didapat beberapa peserta yang harus dikeluarkan dari kepesertaan BPJS PBI, dikarenakan meninggal dunia, nama ganda dan pindah kabupaten.

"Itulah yang kita ganti. Jadi, Kasus ini memang ada kita temui dan sudah kita perbaiki langsung pada saat kita temukan," terangnya.

Setelah mendengarkan berbagai penjelasan dari pihak terkait, Sekretaris Komisi IV DPRD, Herwanissitas menuturkan bahwa pemakaiaan BPJS adalah amanah Undang-Undang (UU).

"Jadi tidak bisa kita tidak menggunakan BPJS. Terkait dengan masalah yang ditemui, ini merupakan PR buat kabupaten kita. Karena itu, jangan waktu sakit baru buat BPJS. Ini yang harus dicarikan solusi bersama-sama agar tidak ada yang saling menyalahkan, karena semuanya sudah bekerja," imbuhnya.(lipo*7)









Berita Lainnya :
 
  • Berharap Kuansing Lebih Baik, Video Pendek Ari Akbar Raih Trophy Andi Putra
  • PT SPR Langgak Raih Penghargaan Perusahaan Berkinerja Terbaik Pertama dari SKK Migas
  • Tegas Disampaikan Muspidauan: Kejati Riau Terus Usut Dugaan Korupsi di Siak
  • Diduga Provokasi Warga saat Eksekusi Lahan, Seorang Warga Sempat Diamankan Polisi
  • Seramnya! Ketua Gugus Tugas Riau Prediksi Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 100 per Hari
  • Pemkab Siak Serahkan Bantuan Anak-anak & Perempuan Dewasa
  • Penghulu Kampung Dosan Serahkan BLT Dana Desa Tahap 4 kepada Warga Terdampak COVID-19
  • Membawa Senjata Tajam saat Pelaksanaan Eksekusi Lahan, Seorang Warga Diamankan Polisi
  • Kabar Terbaru: Provinsi Riau Bertambah 15 Kasus Positif, Terbanyak dari Kabupaten Siak
  •  
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index