Rabu, 27 Mei 2020
Follow:
 
Pesangon tak Dibayar, Karyawan PT SRK Ancam Lakukan Aksi Demonstrasi

Elfi | Ekonomi
Sabtu, 19/10/2019 | 22:34:45 WIB
Rengat, LIPO - Situasi bisnis yang tidak menentu kadang menuntut perusahaan mengambil langkah ekstrem untuk mengurangi pekerja, yaitu dengan cara melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain karyawan juga dapat menyampaikan inisiatifnya sendiri dengan cara mengundurkan diri. Meskipun hubungan kerja telah berakhir, ada pembayaran kompensasi yang wajib diperhatikan oleh perusahaan.

Perhitungan uang pesangon pun sudah diatur berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang–Undang no. 13 tahun 2003. 

Namun, meskipun UU sudah mengatur masih ada saja sengketa-sengketa antara perusahaan dengan karyawan yang terjadi, malah ada sampai berujung ke meja hijau. 

Di Kabupaten Indragiri Hulu misalnya, Disnaker Kab.Inhu sampai harus turun tangan melakukan mediasi terkait pembayaran pesangon kepada puluhan karyawan. Dan hingga sekarang belum juga menemukan titik terang. 

Bahkan, 76  Karyawan mengancam akan demonstrasi ke kantor besar PT Sinar Reksa Kencana (SRK) yang berada di Kecamatan Rakitkulim dan kecamatan Peranap.

76 karyawan menuntut haknya sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama dengan Direktur Utama PT SRK yang saat itu sudah dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Isi perjanjian meliputi pesangon dibayar pada akhir bulan September 2019, namun hingga saat ini belum juga terselesaikan. 

Haryono, mantan Direktur Utama PT SRK  saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, tentang hak pekerja pada Jumat (18/10) tidak ada balasan hingga berita ini dimuat. Padahal hanya bertujuan meminta penjelasan  apakah benar pembayaran pesangon belum dibayar sama sekali atau sudah dilakukan pembayaran meskipun dengan cara dicicil.

" karyawan menduga mantan Management PT SRK  telah menjual semua sahamnya ke PT Mentari group, kami menduga ada permainan dibalik layar (kongkalikong) untuk menghindari pembayaran pesangon pekerja," ucap Baharuddin Gurning selaku mantan manajer PT SRK.

Dikatakan Baharuddin Gurning, ia secara pribadi juga tidak menerima pembayaran pesangon yang semestinya dibayarkan seperdelapan dari jumlah keseluruhan hak. 

"Direktur Utama harusnya punya hati nurani lah, gimana nasip karyawan yang nominal pesangon diterima tak seberapa terus juga dibayarkan seperdelapan," tuturnya. 

"Perjanjian di atas materai Rp6000 berlambang negara saja dilanggar. Gimana nasib pekerja kedepannya menunggu sisa pembayaran itu," tegasnya lagi.

Herman menambahkan, seluruh karyawan tidak menerima pesangon seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Senin pada (21/10). Bila hak karyawan tidak dipenuhi, karyawan mengancam akan menduduki kantor kebun dan tidak boleh lagi ada aktivitas.(lipo*15)



Berita Lainnya :
 
  • Sesosok Mayat Ditemukan dengan Kondisi Membusuk & Membengkak di Bawah Jembatan
  • Ratusan Kenderaan Dipaksa Putar Balik di Perbatasan Kuansing-Sumbar
  • Sembuh Lagi 10 orang, Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Riau Telah Mencapai 68,5%
  • Bagi yang Mudik, Bila Kembali ke Riau Harus Lengkapi Diri dengan Surat Keterangan Sehat Bepergian
  • Gubri Syamsuar Usulkan Tiga Daerah Aman Covid-19
  • Pasca Libur Lebaran, Bupati Wardan Sapa Camat se-Inhil
  • Tingkatkan Hasil Pertanian, STII Inhil Serahkan Bantuan Sprayer dan Pupuk kepada Poktan Tanjung Jaya
  • Hingga Saat ini Gubri Syamsuar Belum Terima Laporan ASN & THL yang Mudik
  • Gubri Syamsuar Lakukan Sidak Dihari Pertama Masuk Kerja ke Sejumlah OPD
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index