Jum'at, 03 Juli 2020
Follow:
 
ASN Pemprov Riau Dilarang Ikut Aksi Demo 22 Mei di Jakarta

alfi | Daerah
Senin, 20/05/2019 | 20:30:56 WIB
PEKANBARU, LIPO - Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Edy Natar Nasution melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti aksi demo 22 Mei di Jakarta, yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu serentak 2019.

"Untuk apa ASN demo-demo (tolak hasil Pemilu 2019)," larang Wagub Riau, Edy Natar, Senin (20/5/2019) dengan nada tegas.

Mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini menyatakan, hendaknya ASN maupun masyarakat dapat menerima keputusan dan menyerahkan keputusan hasil KPU kepada aparat terkait.

"Kalau kita ikut simpati, silahkan saja ikut simpati, tapi tak perlu turun ke jalan. Jadi biarkan saja lah orang di Jakarta sana (demo)," tegasnya.

Apakah Pemprov Riau akan mengeluarkan surat edaran atau sanksi pemecatan bagi ASN yang ikut aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta. Pasalnya sebagai kepala daerah di Indonesia akan memberi sanksi pemecatan jika terbukti melakuk demonstrasi di Jakarta.

"Tak usah pakai pecat-pecat. Tak perlu kita menakut-nakuti orang (ASN). Tapi kita tetap menyimbau kesadaran, kalau ini baik dan itu tidak baik. Jadi tak usah ditakut-takuti orang dengan dipecat," ujarnya.

Menurut Wagub Riau, ASN pasti bisa menilai apakah dengan turun ke jalan melakukan aksi demo tolak hasil Pemilu 2019 ada manfaatnya atau tidak.

"Kita imbau yang begini (demo) ada manfaatnya atau tidak dengan kita, apa untungnya dan apa ruginya. Cari yang bagus saja, dan kerja yang elok (baik) saja," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan juga menyampaikan, sampai sejauh ini tidak ada arahan pimpinan untuk membuat imbauan atau larangan kepada ASN untuk ikut aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta.

"Kita tidak ada keluarkan imbau atau pelarangan terkait itu (aksi demo)," ujarnya, Senin (20/5/2019).

Ditanya apakah banyak ASN Pemprov Riau mengajukan cuti pada tanggal 22 Mei tersebut, Ikhwan mengaku tidak mengetahui secara pasti. Karena yang mengeluarkan izin cuti terdapat di masing-masing OPD.

"Izin cuti di masing-masing OPD, bukan di BKD. Kecuali ASN itu izin cuti naik haji dan keluar negeri baru ke BKD," imbuhnya.(lipo*3/ckp)



Berita Lainnya :
 
  • Diketahui Pernah Gabung Gowes dengan Pasien SA, ini Hasil Rapid Test Sekda Kuansing
  • Putus Mata Rantai Covid-19, PAC PP Inuman Bagi-bagi Masker di Pasar
  • Jika Diamanahkan Masyarakat, Andi Putra- Suhardiman akan Berdayakan BUMDes
  • Pendamping PKH Dinas Sosial Adakan Sosialisasi Bagi Penerima PKH Warga Desa Koto Sentajo
  • Bertambah 4 Kasus Positif di Riau, 3 dari Kuansing, 1 dari Kota Pekanbaru
  • Dukungan Datang dari PPP, Husni Mirza Makin Percaya Diri Alfedri Jadi Bupati Siak
  • Beri Bantuan Perlengkapan bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan
  • Duta Pelajar Rabbani Inhil Silaturrahmi ke Kantor Kesbangpol
  • Tegas!, Wagubri: Dengan Alasan Apapun BLT Covid-19 Tak Boleh di 'Sunat'
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index