Minggu, 31 Mei 2020
Follow:
 
Bantah Tudingan Anggota Dewan Riau, Sugianto Tantang PT ADEI Plantation Group Buka-bukaan Data

Elfi | Daerah
Rabu, 09/10/2019 | 15:43:44 WIB
PEKANBARU, LIPO - Anggota Dewan Provinsi Riau Sugiato menjajak korporasi PT ADEI Plantation dan anak perusahaannya PT Safari Riau bersama-sama instansi berwenang untuk buka-bukaan soal apa yang selama ini dia (sugianto) dikritisi. Tantangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi lagi dugaan-dugaan sehingga persoalan yang selama ini jadi perdebatan bisa menjadi fakta yang sebenarnya. 

Sugianto mengajak membuka data-data yang selama ini ditudingnya didepan instansi yang berwenang, diantaranya seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan instansi lainnya dalam satu forum agar apa yang disampaikan sama dengan fakta di lapangan.

"mari buka-bukaan data di depan instasi terkait, biar jelas. Biar sesuai apa yang diucapkan sama dengan fakta di lapangan," tegas Sugianto kepada liputanoke.com, Rabu (09/10/19) 

Ajakan tersebut disampaikan Sugianto usai pihak perusahaan PT Safari Riau melalui Humas Adi Nugroho mengklarifikasi apa yang dikritisi Sugianto terkait persoalan izin dan aktivitas perusahaan yang diduga tidak mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku.

Adi Nugroho menjelaskan, apa yang disampaikan Sugianto atas dugaan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menyalahi atau tidak melengkapi izin, tidak benar adanya. Humas Adi menambahkan, yang benar seluruh kegiatan usaha perusahaan telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang beralaku.

"tidak benar pak, yang benar seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah ada izin sesuai dengan ketentuan maupun tahapan proses perizinan yang berlaku," ujar Adi Nugroho kepada liputakan.oke, Selasa (08/10/19).

Namun, Sugianto menduga kuat perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari menanam dilahan gambut di atas 4 meter,  memamfaatkan sertifikat Prona, menanam diluar HGU, hingga dugaan melakukan pembakaran lahan. Lanjutnya lagi, Aktivitas perusahaan Pemilik Modal Asing (PMA) tersebut tidak hanya disinyalir melakukan aktivitas yang menyalahi di wilyah Kabupaten Pelalawan, tapi juga di wilayah Kabupaten Bengkalis.

"mari kita buka seterang-terangnya, saya punya data. Kalo berani, ayo. jangan hanya membantah, ini bukan hanya di wilayah Pelalawan tapi juga di Bengkalis " tegas Sugianto.

Sugianto berharap kepada penegak hukum agar mengusut persoalan di group perusahaan tersebut sampai tuntas, bila terbukti menyalahi peruturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, agar ada sanksi tegas.

"kalau nanti terbukti salah, blokir cpo nya karna merusak kawasan hutan," ujar Sugianto.

Sugianto menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus konsen dan serius dalam memproses kasus yang melibatkan perusahaan PT ADEI dan anak perusahaannya. 

"Berdasarkan pengalaman yang lalu, sederet kasus PT ADEI boleh dikatakan jalan ditempat, bahkan ada 3 tersangka yang sudah di vonis sekarang malah jadi DPO," tutup Sugianto. (lipo*1) 



Berita Lainnya :
 
  • Pengerjaan Ruas Jalan Kuala Keritang-Inhil Tunggu Eksekusi
  • DPC PUMA Inhil Terbentuk, Marlis Syarif Harap Keberadaannya Bisa Membantu Masyarakat
  • Usai PSBB, Kabupaten Siak Terapkan Kebijakan New Normal
  • Saat ini Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Riau Mencapai 75,2%
  • Cakada Satu ini Siap Memperjuangkan Cita-cita Pendiri Kabupaten Kuansing
  • Provinsi Riau Jadi Percontohan New Normal oleh Pemerintah Pusat
  • Gumpita Apresiasi dr.Fahdiansya, Sebut Pemilih di Kuansing Cerdas & Rasional
  • 117 Destinasi Wisata di Riau akan Dibuka Kembali, Ini Penjelasan Gubri
  • Sudah Sembilan Hari Nihil Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Pekanbaru
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index