Kamis, 09 Juli 2020
Follow:
 
Gubri Syamsuar Sebut Mulai Tahun Depan Sekolah SMA/SMK Negeri di Riau Gratis Sudah Terealisasi

elpi | Daerah
Selasa, 05/11/2019 | 10:09:57 WIB
PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memastikan tahun depan program sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri di Riau bisa dijalankan.

"Tahun depan Insya Allah sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri berjalan," ujar Gubri Syamsuar, Selasa (5/11/2019).

Dia mengatakan, program tersebut untuk membantu anak-anak Riau yang kurang mampu. Sebab masih banyak anak-anak yang tidak bisa membeli pakaian seragam sekolah.

"Tentu ini menjadi problem, dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami. Sebab banyak anak putus sekolah karena tidak mampu bayar uang sekolah. Jadi ini memang harus menjadi prioritas tahun depan," ujarnya.

"Yang jelas yang berkaitan dengan pendidikan SMA/SMK negeri tahun depan tidak ada biaya lagi," sambung mantan Bupati Siak dua periode ini.

Disinggung soal uang komite yang selama ini menjadi persoalan di sekolah, Syamsuar menyatakan terkait uang komite tersebut nanti diganti uang pemerintah daerah.

"Jadi nanti dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditambah lagi untuk menutupi itu (uang komite), supaya nanti tidak memberatkan sekolah," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Rudyanto menyatakan, untuk pungutan uang komite dipastikan saat ini tidak ada lagi, setelah pihaknya mengeluarkan surat edaran melarang sekolah memungut uang komite.

"Jangankan tahun depan, sejak saya keluarkan surat edaran beberapa bulan lalu tidak ada lagi sekolah yang memungut uang komite. Ini agar sekolah tak kaget lagi jika kebijakan itu diterapkan tahun depan," katanya.

Sebab menurutnya, Gubernur Riau sudah menegaskan tahun depan tidak ada lagi namanya pungutan atau bebas pungutan (zero).

"Karena kalau sudah Perda 12 tahun wajib belajar, maka semua sudah ditanggung oleh pemerintah, seperti wajib belajar 9 tahun," tegasnya.

Meski biaya sekolah ditanggung pemerintah, lanjut dia, namun pihaknya tak melarang jika ada orang tua peserta didik yang ingin menyumbang, karena di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diperbolehkan.

"Tapi yang diperlukan dipahami bukan sekolah yang minta ke peserta didik, tapi komite yang minta ke orang tua peserta didik. Kalau ada sekolah yang minta ke siswa lapor ke saya, akan saya panggil kepala sekolahnya," pungkasnya.(lipo*3/ckp)



Berita Lainnya :
 
  • Sekda Inhil Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Kota Tembilahan Bersama BI
  • Kamis, Ketua DPRD Riau Akan Dihadirkan KPK pada Sidang Amril Mukminin
  • Kemenpan-RB: Penerimaan CPNS Tahun 2020 Ditiadakan
  • Gus Menteri Sebut Puluhan Ribu BUMDes Masih Stabil Selama Pandemi Covid-19
  • Tidak Ada Perlakuan Khusus, Kamar Amril Mukminin Disatukan dengan Tahanan Lain
  • Menggunakan Rompi Orange KPK, Amril Mukminin Tiba di Rutan Kelas I Pekanbaru
  • Amril Mukminin Akan Dipindahkan ke Tempat Penahanan yang Baru Hari ini
  • Tim Gabungan Lakukan Patroli Antisipasi Penyebaran Covid-19
  • Bulog Gandeng PWI Peduli Salurkan Bantuan Pangan Dampak Covid-19
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index