Sabtu, 08 08 2020
Follow:
 
KPK Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap Komisioner KPU

elpi | Hukrim
Jumat, 10/01/2020 | 08:21:20 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal terus menelisik siapa saja yang terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar menyebut akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya yang direncanakan diperiksa sebagai saksi adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Untuk soal manggil pihak-pihak terkait yang disebut, misalnya seperti Pak Hasto, ini kembali ke penyidikan. Tetapi mungkin tidak saja hanya kepada Hasto tetapi mungkin kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan perkara ini pasti juga ada panggilan-panggilan," ujar Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/1/2020) dilansir dari suara.com.

Selain itu, Lili juga memastikan mendalami sumber uang suap yang diberikan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Sumber dana ini sedang didalami oleh teman-teman di penyidikan. Kemudian ada beberapa misalnya pihak swasta itu kan menjadi sumber aliran juga kan, yang membawa dan mengantarkan," ungkap Lili.

Diketahui, Wahyu ditetapkan tersangka bersama eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina (ATF). Agustiani merupakan orang kepercayaan Wahyu.

Selain Wahyu dan Agustiani, anggota DPR RI dari PDIP, Harun Masiku dan Saeful, staf di PDIP sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya berperan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(lipo*3)



Berita Lainnya :
 
  • Bejatnya Bapak ini, Tega Cabuli Anak Kandung Sendiri Berkali-kali
  • Pelatihan Kewirausahaan Irhansyah Perkenalkan Ci Limonia
  • Gelar Musda V, Golkar Kuansing Buka Pendaftaran Calon Ketua
  • Sepeda Gunung Saat ini Jadi Incaran Maling, ini Salahsatu Pelakunya
  • Polsek Kuantan Hilir Beserta Stakeholder Himbau Masyarakat Laksanakan Protokol Kesehatan
  • Partai Demokrat Resmi Dukung Paslon Wahyu Adi-Supriati di Pilkada Inhu, PAN Tunggu Dulu!
  • Antisipasi C3 & Premanisme, Polsek Pasir Penyu Gelar Razia
  • Pemkab Inhil Serahkan 4.500 Sertifikat Tanah
  • Lewat KLB, Prabowo Bakal Dikukuhkan sebagai Ketum Gerindra Hari Ini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index