Jum'at, 03 Juli 2020
Follow:
 
PLN Jangan Kambinghitamkan WFH
Soal Tagihan Listrik Masyarakat yang Tak Wajar, Syahrul:Jangan Rampok Uang Rakyat

elpi | Daerah
Minggu, 07/06/2020 | 06:04:12 WIB
PEKANBARU, LIPO - Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Ma'azat, mengecam keras tagihan listrik masyarakat yang membengkak di luar batas kewajaran, bahkan ada yang mencapai 400 persen.

Perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), kata Politisi PKS ini, seharusnya bisa lebih kooperatif dengan masyarakat, bukan tiba-tiba menaikkan tagihan listrik tersebut tanpa pemberitahuan kepada pelanggannya.

"Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan," ujar Syahrul, Sabtu, 6 Juni 2020, dikutip dari riauonline.co.id.

Ia meminta agar PLN segera memberikan kebenaran informasi atas hal itu. Jika memang informasi itu benar, maka dia sangat menyayangkan.

"Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara," harap Syahrul Aidi.

Menurut Syahrul Aidi, sebaiknya pemerintah melalui PLN jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam ini dan PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik

"Jangan sampai PLN mengkambing hitamkan WFH di masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, arus informasi yang benar, didengarkan pendapatnya dan hak dilayani secara benar dan jujur," tegasnya.

"PLN harus taat Hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara. Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan" tandas politis muda PKS.(lipo*3)



Berita Lainnya :
 
  • Pendamping PKH Dinas Sosial Adakan Sosialisasi Bagi Penerima PKH Warga Desa Koto Sentajo
  • Bertambah 4 Kasus Positif di Riau, 3 dari Kuansing, 1 dari Kota Pekanbaru
  • Dukungan Datang dari PPP, Husni Mirza Makin Percaya Diri Alfedri Jadi Bupati Siak
  • Beri Bantuan Perlengkapan bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan
  • Duta Pelajar Rabbani Inhil Silaturrahmi ke Kantor Kesbangpol
  • Tegas!, Wagubri: Dengan Alasan Apapun BLT Covid-19 Tak Boleh di 'Sunat'
  • Titik Api Ditangani Lebih Cepat, GP Ansor Apresiasi Kapolda Riau
  • Terima SK PKB, Kiyai Rahman: Hafith-Erizal Refresentasi Keterwakilan Wilayah & Semua Golongan
  • Pemkab Siak Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Kampar
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index