.jpg)
PEKANBARU, LIPO - Berdasarkan prediksi BMKG, Riau saat ini memasuki musim peralihan dari musim hujan ke kemarau. Saat ini, intensitas hujan di sejumlah wilayah di Riau mulai berkurang.
Waspadai musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan, Pemerintah sudah bersinergi dengan dengan lintas instansi dan sejumlah perusahaan di seluruh Riau.
Demikian juga halnya BPBD Riau, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, menyatakan, pihaknya sudah siap menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena menurutnya, Riau sebagai salah satu Provinsi yang rawan terjadi karhutla.
"Insya Allah, kita di Riau sudah siap. Kami juga akan minta kabupaten dan kota siaga dan telah kami surati untuk peralatan dalam pemadaman karhutla, semuanya disiapkan," kata Edy, kepada wartawan, pada Sabtu (28/01/23).
Berdasarkan catatan awal kata Edy, lebih dari 300-an desa di Riau yang menjadi lokasi rawan terjadinya karhutla. Untuk mengantisipasi karlahut, warga desa, pemerintah, dan pihak perusahaan berupaya melakukan patroli. Saat ini, dari 300 an desa yang sebelumnya rawan terjadi karhutla, kini hanya tinggal 159 desa.
"Sisa desa yang masih rawan karhutla ini nantinya akan kami fokuskan, tapi kita tetap patroli di desa lainnya," kata Edy.
BPBD Riau dan BPPB di kabupaten lainnya juga menggandeng perusahaan di Riau untuk siaga. Di mana ada beberapa perusahaan swasta yang telah membina desa di wilayah kerjanya jadi desa bebas api.
"Sejumlah perusahaan kita minta untuk siaga. Bahkan yang kami apresiasi juga ada PT SRL yang sudah melakukan pelatihan ke semua karyawan untuk siaga karhutla. Perusahan itu juga membawa personilnya dari Jambi dan Kalimantan ke Riau," jelasnya.
Setelah melihat kesiapsiagaan BPBD kabupaten dan kota serta sinergi TNI Polri, Edy meyakini penanganan karhutla di Riau bisa lebih maksimal. Sebab, menurut Edy, jumlah personel dan peralatan perusahaan menentukan kesiapan dalam menghadapi karhutla.
"PT SRL dan perusahaan lain juga mempersiapkan personel hingga peralatan lengkap," jelasnya
Edy menjelaskan, tahun ini diprediksi akan ada dua kali musim kemarau. Periode pertama terjadi pada Februari-Maret dan di periode kedua terjadi pada Mei-Juni mendatang.
"Jadi 2023 ini diprediksi ada dua kali musim kemarau. Karena itu, seluruh kabupaten, kota dan beberapa stakeholder seperti perusahaan tadi wajib ikut terlibat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebutkan patroli dan koordinasi akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan TNI, Polri dalam menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla
Menurut Ma'ruf, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi karhutla itu.
"Pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan," kata Ma'ruf Amin, Jumat (27/01/23).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, ada 6 provinsi yang masih sering ditemukan titik yang dapat mengakibatkan karhutla di 2023 ini.
"Ada enam provinsi prioritas," kata Suharyanto dalam keterangan persnya Rabu (25/1) lalu.
Dia menjelaskan, keenam provinsi itu yakni; Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Suharyanto menegaskan pihaknya juga akan melakukan langkah antisipatif kepada provinsi lain apabila memang ditemukan titik api.
"Tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi," jelasnya. ***
GoogleNews
.jpeg)
.jpeg)